SURABAYA — Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menarik pinjaman daerah sebesar Rp1,408 triliun mendapat sorotan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Surabaya. Besarnya nilai pinjaman dinilai harus diimbangi dengan perhitungan kemampuan fiskal yang matang agar kewajiban pembayaran pokok dan bunga hingga 2030 tidak menggerus anggaran untuk kebutuhan masyarakat.
Juru Bicara Fraksi PKS DPRD Surabaya, Faris Abidin, meminta Pemkot Surabaya menghitung secara cermat kemampuan keuangan daerah sebelum mengambil pinjaman. Menurutnya, pemerintah harus memastikan skema pembiayaan tersebut tidak mengurangi ruang fiskal untuk membiayai program prioritas dan pelayanan dasar.
“Jangan sampai pembayaran pokok dan bunga pinjaman mengorbankan belanja wajib, program prioritas dan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Faris dalam rapat paripurna DPRD Surabaya, Jumat (28/8).
Selain persoalan pembiayaan, Fraksi PKS turut menyoroti kinerja pendapatan daerah. Dalam Raperda Perubahan APBD 2026, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan sebesar Rp8,199 triliun. Namun, hingga triwulan II 2026, realisasi PAD baru mencapai Rp3,687 triliun atau sekitar 44,97 persen.
Faris mendorong Pemkot mengoptimalkan potensi pendapatan melalui digitalisasi pajak dan retribusi. Upaya tersebut dinilai lebih tepat dibandingkan meningkatkan beban masyarakat.
Kenaikan target retribusi daerah juga menjadi perhatian PKS. Target retribusi meningkat dari Rp525,24 miliar dalam APBD Murni 2026 menjadi Rp538,61 miliar dalam Raperda Perubahan APBD 2026.
Faris meminta Pemkot menjelaskan faktor yang mendasari kenaikan target tersebut, termasuk apakah berkaitan dengan penerapan sistem parkir digital di Surabaya.
“Kalau digitalisasi parkir berjalan optimal, penerimaan retribusi masih bisa ditingkatkan,” katanya.
Di sisi lain, Fraksi PKS mempertanyakan penurunan target Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dari Rp730,81 miliar menjadi Rp694,19 miliar. Padahal, jumlah kendaraan di Surabaya masih menunjukkan pertumbuhan.
Menurut Faris, penurunan target tersebut perlu dijelaskan agar proyeksi pendapatan dalam perubahan APBD benar-benar menggambarkan potensi penerimaan daerah.
Belanja Harus Berdampak ke Masyarakat
Dari sisi belanja, Fraksi PKS meminta Pemkot Surabaya tetap memprioritaskan program yang menyentuh langsung masyarakat kecil.
Beberapa program yang dinilai perlu mendapat perhatian antara lain Beasiswa Pemuda Tangguh, bantuan pendidikan bagi pelajar SMA/SMK/MA, bantuan langsung tunai (BLT), serta berbagai program kepemudaan.
PKS juga mengapresiasi alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik yang mencapai 52,74 persen. Namun, besarnya anggaran tersebut harus mampu menjawab persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Faris berharap pembangunan infrastruktur tidak sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi diarahkan pada penyelesaian persoalan banjir, persampahan, pemerataan infrastruktur dasar hingga penguatan transportasi publik.
Sebelumnya, Faris juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Surabaya yang mencapai 7,28 persen pada triwulan I 2026. Meski demikian, ia mengingatkan agar pertumbuhan ekonomi tersebut memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat kecil. Jangan hanya menjadi angka di atas kertas,” ujarnya.
Secara keseluruhan, Fraksi PKS meminta Pemkot Surabaya memperkuat pengelolaan fiskal melalui optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, serta mencari alternatif pembiayaan lainnya.
Langkah tersebut dinilai penting agar pengelolaan APBD Surabaya tetap sehat dan berkelanjutan. Di saat yang sama, setiap kebijakan pembiayaan harus memastikan kepentingan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.
Editor : Redaksi
