SURABAYA - Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni menilai Kota Surabaya memiliki posisi strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam rapat koordinasi nasional di Bogor.
Menurut Arif Fathoni, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kemandirian bangsa di sektor-sektor strategis, salah satunya ketahanan pangan, di tengah dinamika geopolitik global yang kian tidak menentu dan berpotensi memicu konflik terbuka antarnegara.
“Presiden mendorong seluruh elemen bangsa untuk memperkuat persatuan nasional serta membangun kemandirian, terutama di sektor pangan sebagai fondasi utama kekuatan negara,” kata Fathoni di Surabaya, Selasa (3/2/2026).
Legislator yang akrab disapa Mas Toni itu menyebut arahan Presiden harus diterjemahkan secara konkret oleh pemerintah daerah. Ia menilai Surabaya memiliki modal wilayah dan infrastruktur yang memadai untuk ikut ambil bagian dalam mendukung ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi kawasan timur kota.
Ia menjelaskan, kawasan timur Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai wilayah pengembangan, tetapi juga memiliki peran penting sebagai paru-paru kota. Di kawasan tersebut, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani tambak yang selama ini menghadapi berbagai persoalan, mulai dari pencemaran air hingga keterbatasan akses distribusi.
“Keluhan utama petani tambak adalah kualitas air dari hulu sungai yang tercemar limbah rumah tangga. Persoalan ini tidak bisa ditangani secara parsial, tetapi harus menyeluruh dari hulu hingga hilir,” ujarnya.
Fathoni menambahkan, tambak-tambak di kawasan timur Surabaya memiliki potensi besar dalam menopang ketahanan pangan nasional, terutama untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani. Menurutnya, meski Surabaya tidak berkontribusi pada produksi beras, kota ini bisa berperan penting dalam penyediaan komoditas perikanan seperti udang dan bandeng.
“Program makan bergizi gratis yang menjadi prioritas Presiden tentu membutuhkan pasokan protein dalam jumlah besar. Surabaya bisa berkontribusi melalui pengembangan kawasan timur sebagai sentra perikanan,” katanya.
Namun demikian, ia menegaskan peran tersebut tidak akan optimal tanpa kehadiran nyata pemerintah. Fathoni menyoroti kondisi akses jalan menuju tambak yang masih terbatas serta belum tersedianya fasilitas pascapanen, seperti cold storage, yang membuat petani kerap bergantung pada tengkulak.
“Pemerintah harus hadir. Infrastruktur jalan menuju tambak harus dibangun, dan fasilitas penyimpanan hasil panen perlu disiapkan agar petani tidak terpaksa menjual dengan harga murah saat panen,” ujarnya.
Selain sektor pangan, Fathoni juga menyinggung peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), khususnya Yayasan Kas Pembangunan (YKP) yang tengah bertransformasi menjadi BUMD. Ia menegaskan BUMD tidak semata-mata difokuskan sebagai penghasil dividen, tetapi juga sebagai agen pembangunan.
“BUMD harus menjalankan fungsi subsidi silang. Keuntungan dari pembangunan rumah untuk masyarakat menengah ke atas bisa dimanfaatkan untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar tetap memiliki akses terhadap hunian yang layak,” pungkasnya. (dims)
Editor : Redaksi
