SURABAYA – Suasana reses Ketua Fraksi Gerindra DPRD Surabaya, Ajeng Wira Wati, di RW 01 Kelurahan Airlangga mendadak haru. Seorang mahasiswi menyampaikan keluh kesahnya dengan suara bergetar dan mata berlinang air mata. Ia terancam putus kuliah akibat tunggakan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Mahasiswi semester enam jurusan Teknik Sains di salah satu perguruan tinggi negeri ternama di Surabaya itu merupakan anak yatim. Ayahnya telah meninggal dunia, sementara sang ibu tidak bekerja. Ia kini hanya tinggal berdua dengan ibunya, karena kakaknya telah menikah.
Melalui jalur mandiri, ia masih memiliki tunggakan UKT sebesar Rp7 juta yang harus segera dilunasi. Di tengah keterbatasan ekonomi, uang sakunya bahkan dipangkas hingga tersisa Rp300 ribu per bulan. Kondisi tersebut membuatnya mempertimbangkan mencari pekerjaan sambilan, bahkan menjadi ojek online, demi bisa tetap melanjutkan kuliah.
Ia mengaku telah mengajukan permohonan keringanan biaya ke pihak kampus. Namun hingga kini belum ada kepastian, sementara tenggat pembayaran semakin dekat.
“Takut tidak bisa lanjut kuliah karena belum bisa melunasi UKT,” ungkapnya lirih di hadapan Ajeng.
Mendengar hal tersebut, Ajeng Wira Wati langsung menyatakan komitmennya untuk mengawal persoalan mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan.
“Saya akan kawal warga tidak mampu agar mendapatkan bantuan pendidikan semaksimal mungkin, terutama untuk penerima beasiswa Pemuda Tangguh, khususnya pendaftar lama,” ujar Ajeng kepada wartawan, Rabu (11/2/2026).
Ajeng juga meminta data lengkap mahasiswi tersebut untuk segera dilaporkan dan dilakukan survei ulang, sehingga beban UKT bisa dikurangi dan pendidikannya tetap berlanjut.
Politisi Gerindra Surabaya itu menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak Surabaya dan tidak boleh terhenti hanya karena persoalan biaya.
Menurutnya, reses harus menjadi ruang nyata menghadirkan solusi, bukan sekadar menampung keluhan.
Ia memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga mahasiswi bersangkutan bisa menuntaskan studinya.
“Jangan sampai ada anak Surabaya yang putus kuliah hanya karena UKT. Pemkot Surabaya harus hadir memberi solusi bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan,” pungkasnya. (dim)
Editor : Redaksi
