SURABAYA — Wacana penerapan skema ganjil genap maupun Electronic Road Pricing (ERP) di Kota Surabaya mendapat penolakan dari kalangan legislatif. Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya sekaligus Ketua Fraksi PSI, Josiah Michael, secara tegas menyatakan tidak setuju dengan usulan tersebut.
Sebelumnya, wacana itu disampaikan oleh Djoko Setijowarno, Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia, yang mendorong Pemerintah Kota Surabaya untuk mempertimbangkan kebijakan pembatasan kendaraan guna mengatasi kemacetan.
Namun menurut Josiah, kondisi dan karakteristik jalan di Surabaya sangat berbeda dengan Jakarta, sehingga kebijakan tersebut dinilai tidak tepat diterapkan.
“Saya sangat tidak setuju dengan adanya skema ganjil genap ataupun ERP. Kondisi jalan di Surabaya berbeda dengan di Jakarta. Ketika diterapkan, hal tersebut justru akan memicu kemacetan di tempat lain. Tentu ini bukan sebuah solusi yang baik,” tegasnya.
Ia menilai, pembatasan kendaraan hanya akan memindahkan titik kemacetan ke ruas jalan alternatif dan berpotensi memperparah kepadatan lalu lintas.
“Pasti pindah itu kemacetan dan pasti makin memperparah keadaan,” ujarnya.
Fokus pada Penyelesaian Infrastruktur dan Transportasi Umum
Sebagai solusi, Josiah menyebut ada tiga langkah prioritas yang perlu segera dituntaskan Pemerintah Kota Surabaya.
Pertama, penyelesaian ruas jalan yang pembangunannya masih tertunda, termasuk penanganan titik-titik bottle neck yang selama ini menjadi sumber kemacetan.
Kedua, percepatan perbaikan dan penguatan sistem transportasi umum.
Ketiga, penerapan rekayasa lalu lintas yang efektif untuk mengurai kepadatan kendaraan di sejumlah kawasan.
Menurutnya, saat ini Surabaya juga tengah menjalankan sejumlah program transportasi publik seperti pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) dan Surabaya Regional Railway Line (SRRL) yang pendanaannya berasal dari pemerintah pusat.
Karena itu, ia meminta agar fokus diarahkan pada optimalisasi program yang sudah berjalan.
“Saat ini banyak program transportasi umum di Surabaya, di antaranya BRT dan SRRL yang dananya dari pemerintah pusat. Kita fokus itu terlebih dahulu. Jangan munculkan wacana-wacana ngawur yang malah akan menimbulkan kegelisahan di masyarakat,” pungkasnya. (dim)
Editor : Redaksi
