Surabaya – Anggota Komisi B DPRD Surabaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Budi Leksono, menilai bulan suci Ramadan sebagai momentum penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan menggerakkan ekonomi keluarga.
Hal itu disampaikannya menyikapi terbitnya Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi terkait pedoman keamanan dan ketertiban selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.
Dalam SE tersebut, penyelenggaraan Bazar Ramadan dan Pasar Malam diwajibkan mengantongi izin dari Forkopimcam dan akan dimonitor pemangku wilayah setempat.
Budi Leksono yang akrab disapa Buleks mengatakan, tradisi warga berjualan makanan dan minuman saat Ramadan sudah berlangsung setiap tahun dan menjadi bagian dari denyut ekonomi kampung.
“Ramadan ini momentum tahunan yang membawa berkah. Warga berusaha untuk persiapan Lebaran sekaligus menggerakkan ekonomi keluarga,” ujarnya di Surabaya, Jumat (20/2/2026).
Ia meminta Pemerintah Kota Surabaya memahami dinamika tersebut. Aktivitas jual beli di lingkungan kampung, kata dia, sebaiknya dijaga dan diawasi secara persuasif, bukan dengan pendekatan represif yang justru membuat pedagang merasa takut atau was-was.
“Selama tidak mengganggu arus lalu lintas dan tetap tertib, warga perlu diberi kemudahan. Peran RT dan RW cukup kuat untuk melakukan pengawasan di tingkat lingkungan,” tegasnya.
Namun demikian, ia menegaskan adanya perbedaan perlakuan antara kawasan kampung dan jalan protokol. Untuk ruas jalan utama, pengawasan memang harus lebih ketat demi menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
“Kalau di jalan protokol tentu ada aturan tersendiri yang harus dipatuhi. Itu demi kepentingan bersama,” katanya.
Selain penataan pedagang, ia juga menyoroti pentingnya pengawasan harga kebutuhan pokok selama Ramadan. Menurutnya, potensi kenaikan harga seperti tepung, telur, minyak goreng, hingga bahan kue kerap terjadi menjelang Lebaran dan perlu dikendalikan.
“Kontrol harga itu penting. Warga pasti tahu kalau harga mulai naik. Ini bagian yang juga harus diawasi,” ujarnya.
Ia memastikan Komisi B DPRD Surabaya akan mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut. Meski mendukung SE yang telah melalui kajian, pelaksanaannya diminta tetap mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dan berpihak pada masyarakat.
“Kami bersama masyarakat. Aspirasi tetap kami dengarkan, dan kebijakan wali kota tetap kami kawal supaya pelaksanaannya tidak kaku dan tetap berpihak pada warga,” pungkasnya. (dim)
Editor : Redaksi
