Pemkot Surabaya Dorong Pelaku Usaha Terbuka di Sensus 2026

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Sosialisasi sensus ekonomi di Surabaya
Sosialisasi sensus ekonomi di Surabaya

i

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya mengakselerasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menggelar sosialisasi dan pengisian mandiri di Gedung Sawunggaling, Rabu (6/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat basis data ekonomi di tengah laju transformasi digital dan perubahan pola bisnis yang kian dinamis.

Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha nonpertanian yang digelar setiap satu dekade. Tahun ini, pelaksanaan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026, menyasar seluruh pelaku usaha dari skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi digital yang terus tumbuh pesat.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi titik krusial bagi arah pembangunan ekonomi. 

“Kita sedang berada dalam fase transformasi ekonomi yang sangat cepat, mulai dari ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga ekonomi berkelanjutan,” tegas Syamsul.

Ia menekankan, data yang dihimpun bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan. “Bagi Surabaya, data adalah dasar menentukan arah pembangunan. Apa yang Bapak/Ibu sampaikan akan sangat menentukan kebijakan ke depan,” ujar dia.

Menurutnya, pengalaman pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah memberikan gambaran detail kondisi masyarakat hingga level rumah tangga. Data tersebut mencakup profil penghuni, pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi kesehatan, yang kemudian digunakan untuk merancang intervensi kebijakan secara tepat sasaran.

“Kalau ada pengangguran usia produktif, kita bisa arahkan ke peluang kerja yang sesuai. Artinya, data itu menjadi alat intervensi,” jelasnya.

Melalui sensus ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan potret ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif, sekaligus menjadi pijakan dalam merancang kebijakan yang adaptif di tengah perubahan zaman.

“Dengan data yang kuat, kita tidak hanya merencanakan pembangunan, tetapi juga memastikan masa depan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Arrief, sensus kali ini menjadi krusial untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pergeseran ke sektor digital yang belum sepenuhnya terdata melalui metode konvensional. 

“Banyak pelaku usaha yang kini beralih ke platform digital dan belum seluruhnya terjangkau dalam pendataan. Ini tantangan yang harus kita jawab,” katanya.

Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan mencakup identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, seluruh data tersebut dijamin kerahasiaannya.

“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa pengisian data tidak berkaitan dengan perpajakan. “Ini murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan untuk pajak,” imbuhnya.

Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi, BPS akan menurunkan sekitar 1.900 petugas di Surabaya hingga Agustus 2026. Pendataan ini menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha, mulai dari UMKM hingga usaha besar. Prosesnya tidak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga rumah tangga, guna menangkap aktivitas usaha berbasis rumahan serta sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang.

Arrief menilai, peran Surabaya sangat strategis dalam perekonomian regional. Kota ini menyumbang sekitar seperempat ekonomi Jawa Timur, sehingga validitas data menjadi krusial. “Kalau Surabaya bergerak, dampaknya besar terhadap Jawa Timur,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan bahwa tanpa partisipasi pelaku usaha, gambaran ekonomi yang dihasilkan tidak akan utuh. “Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu, partisipasi menjadi kunci,” pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…

Kapolda Sulbar Tekankan Pengamanan Humanis dan Netralitas Personel, Pastikan Pemilihan Wakil Gubernur Berjalan Kondusif

Kapolda Sulbar Tekankan Pengamanan Humanis dan Netralitas Personel, Pastikan Pemilihan Wakil Gubernur Berjalan Kondusif

Kamis, 19 Nov 2026 19:31 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:31 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat mematangkan kesiapan pengamanan Pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui rapat koordinasi dan konsolidasi bersama para P…

Kapolda Sulbar Pimpin Sertijab Wakapolda, Semangat Estafet Kepemimpinan Terus Berlanjut

Kapolda Sulbar Pimpin Sertijab Wakapolda, Semangat Estafet Kepemimpinan Terus Berlanjut

Kamis, 19 Nov 2026 16:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:16 WIB

POLDA SULBAR - Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Totok Suharyanto memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda menandai berakhirnya masa pengabdian Brigjen Pol.…

Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek

Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek

Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB

PAMEKASAN – Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah hingga pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten Pamekasan, Jawa T…

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

POLDA SULBAR – Pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Marano 2026 yang digelar Polda Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan k…

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung …

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

JAKARTA— Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana …