SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya mengakselerasi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan menggelar sosialisasi dan pengisian mandiri di Gedung Sawunggaling, Rabu (6/5/2026). Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat basis data ekonomi di tengah laju transformasi digital dan perubahan pola bisnis yang kian dinamis.
Sensus Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap pelaku usaha nonpertanian yang digelar setiap satu dekade. Tahun ini, pelaksanaan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026, menyasar seluruh pelaku usaha dari skala mikro hingga besar, termasuk sektor ekonomi digital yang terus tumbuh pesat.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Syamsul Hariadi, menegaskan bahwa tahun 2026 menjadi titik krusial bagi arah pembangunan ekonomi.
“Kita sedang berada dalam fase transformasi ekonomi yang sangat cepat, mulai dari ekonomi digital, ekonomi kreatif, hingga ekonomi berkelanjutan,” tegas Syamsul.
Ia menekankan, data yang dihimpun bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan. “Bagi Surabaya, data adalah dasar menentukan arah pembangunan. Apa yang Bapak/Ibu sampaikan akan sangat menentukan kebijakan ke depan,” ujar dia.
Menurutnya, pengalaman pendataan melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) telah memberikan gambaran detail kondisi masyarakat hingga level rumah tangga. Data tersebut mencakup profil penghuni, pendidikan, pekerjaan, hingga kondisi kesehatan, yang kemudian digunakan untuk merancang intervensi kebijakan secara tepat sasaran.
“Kalau ada pengangguran usia produktif, kita bisa arahkan ke peluang kerja yang sesuai. Artinya, data itu menjadi alat intervensi,” jelasnya.
Melalui sensus ini, pemerintah berharap dapat menghadirkan potret ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif, sekaligus menjadi pijakan dalam merancang kebijakan yang adaptif di tengah perubahan zaman.
“Dengan data yang kuat, kita tidak hanya merencanakan pembangunan, tetapi juga memastikan masa depan,” terangnya.
Sementara itu, Kepala BPS Surabaya, Arrief Chandra Setiawan, menyebut Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Menurut Arrief, sensus kali ini menjadi krusial untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pergeseran ke sektor digital yang belum sepenuhnya terdata melalui metode konvensional.
“Banyak pelaku usaha yang kini beralih ke platform digital dan belum seluruhnya terjangkau dalam pendataan. Ini tantangan yang harus kita jawab,” katanya.
Ia menjelaskan, data yang dikumpulkan mencakup identitas usaha, nomor induk berusaha (NIB), karakteristik usaha, jumlah tenaga kerja, hingga aspek keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, dan aset. Namun, seluruh data tersebut dijamin kerahasiaannya.
“Data bersifat rahasia dan hanya disajikan dalam bentuk agregat. Tidak digunakan untuk kepentingan perpajakan,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pengisian data tidak berkaitan dengan perpajakan. “Ini murni untuk kebutuhan perencanaan pembangunan, bukan untuk pajak,” imbuhnya.
Untuk menjangkau seluruh potensi ekonomi, BPS akan menurunkan sekitar 1.900 petugas di Surabaya hingga Agustus 2026. Pendataan ini menargetkan sekitar 415 ribu unit usaha, mulai dari UMKM hingga usaha besar. Prosesnya tidak hanya menyasar perusahaan, tetapi juga rumah tangga, guna menangkap aktivitas usaha berbasis rumahan serta sektor ekonomi kreatif yang terus berkembang.
Arrief menilai, peran Surabaya sangat strategis dalam perekonomian regional. Kota ini menyumbang sekitar seperempat ekonomi Jawa Timur, sehingga validitas data menjadi krusial. “Kalau Surabaya bergerak, dampaknya besar terhadap Jawa Timur,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan bahwa tanpa partisipasi pelaku usaha, gambaran ekonomi yang dihasilkan tidak akan utuh. “Kami tidak bisa mengolah data tanpa dukungan dari pelaku usaha. Karena itu, partisipasi menjadi kunci,” pungkasnya. (*)
Editor : Redaksi
