Evaluasi Tata Kelola KBS, Pemkot Surabaya Siapkan Pengawas Khusus Medis dan Nutrisi Satwa

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Kebun Binatang Surabaya
Kebun Binatang Surabaya

i

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan sejumlah langkah evaluasi untuk memperkuat tata kelola Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS). Evaluasi tidak hanya diarahkan pada aspek keuangan, tetapi juga penguatan pengawasan terhadap kesejahteraan satwa.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Syamsul Hariadi mengatakan, evaluasi terhadap KBS dilakukan secara berkala oleh Pemkot Surabaya. Evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan secara sehat dan akuntabel.

"Pemerintah Kota Surabaya memang ada evaluasi internal dari teman-teman Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (BPSDA), itu ada evaluasi setiap enam bulan, dan setiap tahun. Kemudian kita bisa menentukan deviden-nya berapa," kata Syamsul, Kamis (13/8/2026).

Namun, Syamsul menegaskan capaian dividen yang diberikan Perumda KBS setiap tahun tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran dalam melihat kondisi perusahaan. Karena itu, Pemkot Surabaya akan memperkuat evaluasi dan pengawasan agar potensi persoalan dapat diketahui lebih dini. "Jadi nanti untuk ke depannya kita lakukan (evaluasi) secara berkala, sehingga kalau ada salah itu bisa dicegah," jelasnya.

Selain evaluasi keuangan, Pemkot Surabaya juga akan menggandeng auditor independen untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan Perumda KBS. "Kita nanti juga akan menggandeng auditor yang independen. Jadi kita yang akan menunjuk auditornya untuk mengaudit keuangan dari KBS," tegasnya.

Selain itu, Syamsul menyebut, penguatan tata kelola juga menyasar struktur organisasi. Pemkot Surabaya akan mengevaluasi pembagian fungsi di lingkungan Perumda KBS untuk memastikan setiap posisi strategis memiliki mekanisme pengawasan dan keseimbangan kewenangan.

"Pemkot juga akan mengevaluasi struktur-struktur organisasi KBS, sehingga nanti memastikan bahwa setiap fungsi strategis memiliki mekanisme checks and balances yang jelas, sehingga tidak ada konflik kepentingan ataupun rangkap jabatan," paparnya.

Dalam proses pengisian jajaran direksi dan dewan pengawas, Pemkot Surabaya menekankan sejumlah persyaratan, mulai dari integritas, kompetensi manajerial, pemahaman tata kelola perusahaan yang baik hingga rekam jejak.

"Yang jelas sudah dipersyaratkan bahwa syarat dewan pengawas dan direksi baru ini memang yang pertama harus memiliki integritas. Itu syarat utamanya. Kemudian yang kedua memiliki kompetensi manajerial. Juga memahami tata kelola perusahaan yang baik dan rekam jejak yang bersih," bebernya.

Selain kemampuan manajerial, Syamsul menuturkan bahwa calon direksi KBS juga dituntut memiliki perhatian kuat terhadap konservasi satwa. Karena itu, proses seleksi melibatkan tim independen yang terdiri dari akademisi dan praktisi.

"Yang paling utama adalah calon direktur dan dewan pengawas ini juga memiliki komitmen terhadap konservasi satwa. Ini yang jadi intens kita, sehingga diharapkan dapat mengelola KBS itu dengan baik, dan KBS ini bisa menjadi lembaga konservasi yang profesional, akuntabel dan juga bisa kembali dipercaya oleh masyarakat Surabaya," katanya.

Di samping itu, para calon direksi nantinya juga akan mempresentasikan gagasan dan kemampuan mereka yang kemudian dinilai oleh tim independen. Mekanisme tersebut diharapkan menghasilkan jajaran pengelola yang memiliki kompetensi sekaligus memahami tanggung jawab KBS sebagai lembaga konservasi.

Pada sisi lain, Syamsul mengatakan bahwa Pemkot Surabaya juga menyiapkan pengawasan yang lebih luas terhadap aspek kesejahteraan satwa. Pengawasan nantinya tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan keuangan, tetapi juga mencakup aspek medis dan nutrisi satwa.

"Untuk pengawasannya juga kita nanti akan membentuk pengawas-pengawas yang banyak. Termasuk pengawas khusus terkait dengan medis dan nutrisi dari hewan-hewan yang ada di KBS," kata dia.

Syamsul menegaskan evaluasi KBS menjadi momentum untuk membangun tata kelola yang lebih baik ke depan. Untuk itu, ia menggarisbawahi pengalaman sebelumnya akan menjadi bahan pembelajaran bagi pemkot dalam memastikan pengelolaan KBS dilakukan oleh orang-orang yang tepat sesuai kompetensinya. "Jadi pengalaman yang di belakang kemarin menjadi pelajaran bagi kita. Karena memang the right man on the right place, itu yang benar, baru bisa menggerakkan semua nantinya," pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

Jumat Keliling di Kalubibing, Kapolda Sulbar Ajak Jemaah Jaga Aib Sesama dan Doakan Pemimpin Bangsa

Jumat Keliling di Kalubibing, Kapolda Sulbar Ajak Jemaah Jaga Aib Sesama dan Doakan Pemimpin Bangsa

Jumat, 13 Nov 2026 13:07 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 13:07 WIB

POLDA SULBAR - Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Totok Suharyanto, terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui program Jumat Keliling (Jumling). Kali ini, …

Langkah Nyata Green Policing, Polda Sulbar Tanam Pohon Peduli Lingkungan yang Lebih Hijau

Langkah Nyata Green Policing, Polda Sulbar Tanam Pohon Peduli Lingkungan yang Lebih Hijau

Jumat, 13 Nov 2026 13:04 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 13:04 WIB

POLDA SULBAR- Dengan semangat penuh harapan, Kapolda Sulbar Irjen Pol Totok Suharyanto bersama jajaran pejabat utama dan personel Polda Sulbar melaksanakan…

Matangkan Kesiapan Personel, Polda Sulbar Gelar Latpraops Zebra Marano 2026

Matangkan Kesiapan Personel, Polda Sulbar Gelar Latpraops Zebra Marano 2026

Jumat, 13 Nov 2026 12:59 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 12:59 WIB

POLDA SULBAR- Menyusul keberhasilan pelaksanaan Operasi Patuh sebelumnya, Kepolisian Daerah Sulawesi Barat kembali bersiap menggelar Operasi Zebra Marano…

KPK Periksa Kepala BPN Sidoarjo, Dalami Dugaan Setoran ke Pejabat ATR/BPN

KPK Periksa Kepala BPN Sidoarjo, Dalami Dugaan Setoran ke Pejabat ATR/BPN

Jumat, 13 Nov 2026 09:33 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 09:33 WIB

JAKARTA-  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sidoarjo, Nursuliantoro, sebagai saksi dalam pengembangan …

Jurus Baru Wali Kota Eri Tekan Kenakalan Remaja, Ubah 40 Ayah Lulusan SOTH Jadi Mentor di Tingkat RW

Jurus Baru Wali Kota Eri Tekan Kenakalan Remaja, Ubah 40 Ayah Lulusan SOTH Jadi Mentor di Tingkat RW

Jumat, 13 Nov 2026 09:29 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 09:29 WIB

SURABAYA- Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mendukung penuh peran seorang ayah dalam mendidik anak di Kota Pahlawan. Dukungan itu ia sampaikan dalam acara…

Fokus Edukasi dan Penegakan Humanis, Operasi Patuh Marano 2026 Catat Penurunan Signifikan Kecelakaan dan Gangguan Kamtib

Fokus Edukasi dan Penegakan Humanis, Operasi Patuh Marano 2026 Catat Penurunan Signifikan Kecelakaan dan Gangguan Kamtib

Jumat, 13 Nov 2026 09:24 WIB

Jumat, 13 Nov 2026 09:24 WIB

POLDA SULBAR- Operasi Patuh Marano 2026 resmi berakhir dengan hasil yang cukup memuaskan. Selama pelaksanaan operasi, berbagai capaian positif berhasil diraih,…

Pemkot Surabaya Perluas Layanan Omnichannel, Urus Adminduk Bisa dari Mana Saja

Pemkot Surabaya Perluas Layanan Omnichannel, Urus Adminduk Bisa dari Mana Saja

Kamis, 12 Nov 2026 16:13 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 16:13 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperluas kemudahan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) melalui pendekatan multikanal atau…

Borong 80 Emas, Surabaya Pertahankan Juara Umum Popda Jatim 2026

Borong 80 Emas, Surabaya Pertahankan Juara Umum Popda Jatim 2026

Kamis, 12 Nov 2026 16:09 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 16:09 WIB

SURABAYA- Kota Surabaya kembali meraih juara umum Pekan Olahraga Pelajar Daerah (Popda) XV Jawa Timur 2026. Kontingen Kota Pahlawan berhasil mempertahankan…

Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Tegas Kapolri Ungkap Kasus Penyadapan Ilegal, Desak Tersangka Dijerat Pasal Makar

Komisi III DPR RI Apresiasi Langkah Tegas Kapolri Ungkap Kasus Penyadapan Ilegal, Desak Tersangka Dijerat Pasal Makar

Kamis, 12 Nov 2026 13:30 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 13:30 WIB

JAKARTA - Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan apresiasi atas langkah tegas Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia…

Tak Ada Anggota Kebal Hukum, Oknum E Ditahan di Rutan Polresta Mamuju, Proses Pidana dan Kode Etik Berjalan

Tak Ada Anggota Kebal Hukum, Oknum E Ditahan di Rutan Polresta Mamuju, Proses Pidana dan Kode Etik Berjalan

Kamis, 12 Nov 2026 13:12 WIB

Kamis, 12 Nov 2026 13:12 WIB

MAMUJU – Polda Sulawesi Barat menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Tidak ada perlakuan i…