Kebun Binatang Surabaya (KBS) Mau Dibawa Kemana?

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Singky Soewadji, Pemerhati Satwa Liar dan Koordinator Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesua (APECSI)
Singky Soewadji, Pemerhati Satwa Liar dan Koordinator Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesua (APECSI)

i

Oleh : Singky Soewadji

Salam Lestari !

Publik di gegerkan oleh kelakuan Chairul Anwar mantan Direktur Kebun Binatang Surabaya (KBS) yang menjabat dua periode (8 tahun) sejak era walikota Surabaya Tri Rismaharini.

Menjabat dua periode tentunya di nilai kinerjanya bagus, pada hal Chairul sama sekali tidak memiliki latar belakang konservasi, bahkan sebelumnya menjabat Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Pasuruan terindikasi korupsi namun kasusnya raib di Kejaksaan.

Chairul menjabat sebagai Direktur Utama merangkap Direktur Keuangan dan Direktur Pelaksana, sementara Badan Pengawas (Bawas) juga tinggal satu orang.

Sebuah Lembaga Konservasi besar di jabat oleh direktur yang tidak paham konservasi, merangkap tiga jabatan strategis sekaligus dan di awasi oleh pengawas yang juga tidak paham konservasi, akhirnya selama delapan tahun melakukan korupsi jatah pakan satwa sebesar Rp 10,2 Milyard.

Salah siapa ?

Ini tanggung jawab dan kesalahan Walikota Surabaya, dan seharusnya wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Surabaya memanggil dan mempertanyakan kepada Walikota Surabaya.

Hari ini Pemkot Surabaya kembali membuka pendaftaran untuk jabatan Direktur KBS yang sudah kali ke empat gagal menjaring direktur baru selama hampir dua tahun kosong.

Hari ini KBS di jabat oleh seorang Direktur Pelaksana yang juga bukan orang konservasi, latar belakangnya Tehnik yang menerima proyek pembangunan gapura KBS dari Chairul senilai Rp 2 Milyard lebih.

Rekrutmen direktur KBS kali ini sama dengan terdahulu, pihak tim seleksi juga bukan orang konservasi yang tidak paham seluk beluk dunia kebun binatang, apakah akan menjaring sosok Chairul Anwar baru ?

Lagi-lagi wakil rakyat Surabaya di Komisi B diam, awak media juga tidak paham, seharusnya Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jatim wajib beri masukan ke Pemkot Surabaya karena sebagai ujung tombak Lembaga Konservasi dan di bawah wewenang Kementerian Kehutanan (Kemenhut), tapi mau bagaimana kalau Menteri Kehutanannya sendiri bukan orang konservasi yang ahli Kehutanan, Menteri Kehutanan (Menhut) sekarang ahli Ke Tuhanan, yang hobby main Gaple (Domino) dan kumpulkan Amplop.

"Among Satwa Amrih Lestari"

Kau Peduli, Aku Lestari

Singky Soewadji, Pemerhati Satwa Liar dan Koordinator Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesua (APECSI)

Berita Terbaru

Air Surabaya Keruh dan Berbusa, DPRD Minta PAM Surya Sembada Bergerak Cepat

Air Surabaya Keruh dan Berbusa, DPRD Minta PAM Surya Sembada Bergerak Cepat

Selasa, 08 Sep 2026 19:52 WIB

Selasa, 08 Sep 2026 19:52 WIB

SURABAYA – Keluhan warga Surabaya terkait kualitas air yang mendadak keruh, berbusa hingga mengeluarkan aroma tidak sedap mendapat sorotan DPRD Kota Surabaya. G…

Aset Senilai Rp124 Miliar Kembali ke Pemkot Surabaya Lewat Bantuan Hukum Non-Litigasi

Aset Senilai Rp124 Miliar Kembali ke Pemkot Surabaya Lewat Bantuan Hukum Non-Litigasi

Selasa, 08 Sep 2026 18:22 WIB

Selasa, 08 Sep 2026 18:22 WIB

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur kembali berhasil menyelamatkan aset negara berupa lahan seluas 96.932…

Kasus Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Dua Karyawan PT Sumber Cipta Griya Utama

Kasus Gratifikasi Pejabat Pajak, KPK Periksa Dua Karyawan PT Sumber Cipta Griya Utama

Selasa, 08 Sep 2026 18:15 WIB

Selasa, 08 Sep 2026 18:15 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan dua karyawan perusahan swasta PT Sumber Cipta Griya Utama (SCGU). Mereka akan diperiksa sebagai…

Bareskrim Moratorium Perkara yang Berkaitan Konflik Agraria

Bareskrim Moratorium Perkara yang Berkaitan Konflik Agraria

Selasa, 08 Sep 2026 17:57 WIB

Selasa, 08 Sep 2026 17:57 WIB

JAKARTA– Polri memberlakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap penanganan perkara tindak pidana yang berkaitan erat dengan konflik agraria s…

Polri: Salus Populi Suprema Lex Esto, Keselamatan Masyarakat Adalah Hukum Tertinggi

Polri: Salus Populi Suprema Lex Esto, Keselamatan Masyarakat Adalah Hukum Tertinggi

Selasa, 08 Sep 2026 17:52 WIB

Selasa, 08 Sep 2026 17:52 WIB

CIKEAS– Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap langkah penanganan bencana maupun k…

Gelar Perkara Kecelakaan Bus Maut,  Gakkum Satlantas Polres Mateng Naikkan Status ke Penyidikan

Gelar Perkara Kecelakaan Bus Maut,  Gakkum Satlantas Polres Mateng Naikkan Status ke Penyidikan

Selasa, 08 Sep 2026 17:39 WIB

Selasa, 08 Sep 2026 17:39 WIB

MAMUJU TENGAH – Kasus kecelakaan maut yang melibatkan bus Hino dan menewaskan dua orang penumpang di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Sulawesi Barat, memasuki …