Membongkar Skandal Hukum Dan Bedah Kewenangan Di Jantung Direksi Pasar Surya

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news

SURABAYA - Hukum di Kota Pahlawan kembali berada di titik nadir akibat ironi akut yang dipertontonkan oleh jajaran direksi badan usaha milik daerahnya sendiri. Ketika sebuah kebijakan penataan ruang publik beralih rupa menjadi ajang perlawanan masif di akar rumput, kita tahu ada yang patah dalam roda tata kelola. 

Krisis di Pasar Baba'an Baru, yang menyeret nama Direktur Pembinaan Pedagang PT Pasar Surya, Gianto Sulistyono, bukan lagi sekadar masalah sumbatan komunikasi. Secara absolut, ini adalah potret nyata dari runtuhnya kepatuhan hukum atas asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur) serta kegagalan total dalam mengemban mandat korporasi plat merah. 

ANATOMI KEWENANGAN 
Mandat Jabatan Bukan Tameng Ketakutan

Secara yuridis, PT Pasar Surya yang telah bermutasi menjadi Perseroan Terbatas Daerah (Perseroda) tunduk pada dualisme rezim hukum yang ketat.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Berdasarkan regulasi tersebut, setiap anggota direksi diberikan kewenangan penuh untuk mengurus perseroan demi kepentingan dan tujuan perusahaan.

FUNGSI EKSEKUTIF YANG MANDUL

Direktur Pembinaan Pedagang memegang otoritas penuh secara eksklusif untuk membina, menata, dan berdialog dengan para pedagang pasar tradisional. 

PELANGGARAN AZAS OTORITAS 

Sikap "lempar handuk" Gianto Sulistyono—yang kerap berlindung di balik punggung Direktur Utama atau Pemerintah Kota Surabaya saat situasi lapangan memanas—adalah bentuk nyata dari pelecehan terhadap wewenang jabatan.
Bukankah hukum administrasi negara telah menegaskan, bahwa wewenang yang melekat pada jabatan wajib dieksekusi oleh pejabat yang bersangkutan secara bertanggung jawab.

Saat seorang direktur justru mengeluarkan pernyataan defensif seperti "saya ini tidak mengerti dan saya paranoid", secara hukum ia telah mengonfirmasi ketidakmampuannya sendiri (incompetence). 
Ini merupakan cacat formil dalam pemenuhan kewajiban fidusia (fiduciary duty) yang mewajibkan direksi bertindak dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan perseroan serta masyarakat luas.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Menagih Hak Veto Wali Kota Eri Cahyadi

Publik Surabaya tidak boleh lupa bahwa direksi BUMD tidak diangkat untuk sekadar menjadi pajangan birokrasi yang memakan gaji dari pajak rakyat. Berdasarkan Pasal 57 UU BUMD jo. anggaran dasar perseroan, pengangkatan dan pemberhentian direksi merupakan wewenang mutlak dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dalam konteks Perseroda dikendalikan penuh oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, selaku pemegang saham pengendali representasi negara.

Hukum memberikan instrumen yang sangat tajam bagi Wali Kota untuk melakukan pembersihan birokrasi. Berdasarkan regulasi hukum BUMD, seorang direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir lewat mekanisme RUPS, apabila:

1. Tidak dapat memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak kinerja.

2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik akibat ketidakcakapan ataupun masalah mental-manajerial (termasuk kepasifan ekstrem atau "paranoid" dalam menghadapi publik).

3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan, merusak citra tata kelola daerah, atau memicu konflik sosial yang melumpuhkan stabilitas ekonomi pasar.

Melihat 9 tuntutan krusial dari Paguyuban Pedagang Unggas Surabaya—mulai dari ketiadaan jaminan hitam di atas putih terkait kejelasan status kerja hingga buruknya logistik RPU—sudah lebih dari cukup bagi Wali Kota Eri Cahyadi untuk menerbitkan "raport merah". 

Membiarkan pejabat yang gagap hukum dan antipati terhadap dialog tetap duduk di kursinya sama saja dengan membiarkan pembiaran hukum (omission) yang merusak wibawa Pemerintah Kota Surabaya di mata hukum.

SANGSI HUKUM
Menjerat Pejabat yang Bersembunyi di Balik Alibi

Sanksi bagi direksi yang abai dan melanggar hukum tidak melulu berakhir pada pemecatan atau pencopotan jabatan secara administratif.

JENIS SANGSI DAN LANDASAN HUKUMNYA

PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD
Pencopotan jabatan secara tidak hormat oleh RUPS tanpa hak kompensasi karena kegagalan pemenuhan kontrak kinerja.

Gugatan Perdata Menjadi Tanggung Jawab Pribadi
Pasal 97 ayat (3) UU Nomor 40 Tahun 2007 (UU PT)

Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Jika aksi boikot pedagang melumpuhkan pendapatan PT Pasar Surya, kekayaan pribadi direktur dapat disita demi hukum.

SANGSI TINDAK PIDANA KORUPSI (Tipikor)
UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001

Jika dalam skema transisi RPU/SPU mahal atau proyek penampungan sementara terdapat indikasi kemufakatan jahat, penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara/daerah dapat langsung diseret ke ranah pidana.

Hukum tidak pernah mengenal kata toleransi bagi pejabat yang memosisikan dirinya sebagai korban di tengah kekacauan sistemik yang ia ciptakan sendiri. 

Kebijakan "Asal Bapak Senang" dan aksi bungkam media adalah pelanggaran terang-terangan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

KESIMPULAN
Senja Kala Bagi Direksi Yang Lepas Tangan

Negara ini adalah negara hukum (rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (machtsstaat), apalagi "pasar malam" di mana aturan bisa ditawar atau dilarikan di bawah meja. Kegagalan internal PT Pasar Surya dalam mengelola skema transisi ini telah mencapai kulminasi yuridis yang serius.

Ketika jeritan perut rakyat diabaikan dan direktur pembina justru memilih mundur teratur sembari melempar tanggung jawab, maka hukum harus bekerja dengan cara yang paling dingin dan tidak kenal kompromi.

Wali Kota Eri Cahyadi kini dihadapkan pada satu pilihan hukum yang mutlak, menggunakan kewenangan konstitusionalnya untuk melakukan pemecatan seketika demi menyelamatkan marwah tata kelola BUMD Surabaya, atau membiarkan kota ini terseret ke dalam jurang krisis kepercayaan publik yang berkepanjangan. Hukum menunggu ketegasan itu.

Oleh: Tri Widayanto 
Kordinator Liputan Bacasaja.id

Berita Terbaru

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 memasuki babak pem…

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Perluasan pembangunan dari 7.000 jadi 14.000 meter persegi dipersoalkan penghuni dan warga terdampak. Janji peningkatan keramaian CITO Mall juga dipertanyakan…

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

POLDA SULBAR– Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol Totok Suharyanto, bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sulbar turun langsung mengecek l…

Antisipasi Kemacetan Akibat Penebangan Pohon, Personel Polda Sulbar Sigap Atur Lalin

Antisipasi Kemacetan Akibat Penebangan Pohon, Personel Polda Sulbar Sigap Atur Lalin

Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB

POLDA SULBAR– Personel Polda Sulbar yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Preventif Operasi Zebra Marano 2026 melakukan pengaturan arus lalu lintas di J…

Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia Indonesia ke China

Polri Dalami Dugaan Penyelundupan Cip Nvidia Indonesia ke China

Rabu, 18 Nov 2026 11:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 11:54 WIB

JAKARTA- Polri mulai mendalami dugaan penyelundupan cip kecerdasan buatan (AI) produksi Nvidia dari Amerika Serikat (AS) menuju China dengan menggunakan…

Ketua FKUB Kota Probolinggo Kenalkan Program Moderasi Beragama di Forum Nasional Mimika

Ketua FKUB Kota Probolinggo Kenalkan Program Moderasi Beragama di Forum Nasional Mimika

Rabu, 18 Nov 2026 10:30 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 10:30 WIB

BACASAJA.ID — Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Probolinggo, Ahmad Hudri mendorong transformasi FKUB menjadi infrastruktur sosial perdamaian yang …

Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil Rp6 Miliar Dibongkar Polda Jatim, Empat Tersangka Ditangkap

Sindikat Penipuan Jual Beli Mobil Rp6 Miliar Dibongkar Polda Jatim, Empat Tersangka Ditangkap

Rabu, 18 Nov 2026 09:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 09:49 WIB

SURABAYA – Ditresiber Polda Jawa Timur berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor d…

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Kapolda Sulbar Siapkan 400 Personel Amankan Pemilihan Wagub, Kedepankan Pendekatan Humanis dan Netralitas Polri

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 19:41 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan Wakil Gubernur …

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Stevie Lianto Pilih Bisnis Fisik, Kelola 12 Properti Hospitality di Tiga Kota

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:08 WIB

SURABAYA – Di tengah tren generasi muda yang berlomba membangun bisnis berbasis digital, Octavianus Stevie Lianto justru memilih mengembangkan usaha k…

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Ais Shafiyah Asfar Pimpin Perempuan Bangsa Surabaya Periode 2026–2031, Laila Mufidah Serahkan Estafet Kepemimpinan

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

Selasa, 17 Nov 2026 18:04 WIB

SURABAYA – Musyawarah Cabang (Muscab) DPC Perempuan Bangsa Kota Surabaya menetapkan Ais Shafiyah Asfar sebagai ketua untuk periode 2026–2031. Ais menjadi calon …