SURABAYA – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyoroti pelaksanaan sejumlah program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto selama dua tahun terakhir. Program di bidang kesehatan, pendidikan, pemenuhan gizi, kesejahteraan guru, hingga perlindungan buruh dinilai perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin dirasakan masyarakat.
Ajeng mengatakan, berbagai program pemerintah pusat tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas akses pelayanan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Surabaya, sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat, dan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di sektor kesehatan, Ajeng menyebut pelaksanaan CKG telah menjangkau berbagai puskesmas di Surabaya. Program tersebut turut didukung Kader Surabaya Hebat (KSH) yang membantu menyebarluaskan informasi dan memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
“CKG sudah masif di seluruh puskesmas, bahkan intens dibantu para KSH,” ujar Ajeng, Selasa (20/10/2026).
Pada sektor pendidikan, Ajeng menyoroti program Sekolah Rakyat yang memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh akses pendidikan yang layak.
Ia menyebut sebanyak 370 anak asal Surabaya dari berbagai jenjang pendidikan telah terakomodasi melalui program tersebut. Menurutnya, upaya mencegah anak putus sekolah harus terus diperkuat agar keterbatasan ekonomi tidak menghambat masa depan generasi muda.
“Upaya mencegah anak putus sekolah perlu terus diperkuat agar keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang bagi generasi muda untuk memperoleh pendidikan yang layak,” katanya.
Selain akses pendidikan, Ajeng menekankan pentingnya peningkatan kesejahteraan guru. Ia menilai, tenaga pendidik memiliki peran strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia sehingga perhatian terhadap kesejahteraan mereka perlu berjalan beriringan dengan peningkatan mutu pendidikan.
“Dengan dukungan kesejahteraan yang semakin baik, para guru diharapkan dapat menjalankan tugas secara optimal dalam mendidik dan mempersiapkan generasi penerus bangsa,” imbuhnya.
Sementara itu, program MBG di Surabaya disebut telah didukung 148 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ajeng menyampaikan, program tersebut menjangkau sekitar 370 ribu penerima manfaat yang terdiri atas siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Ia berharap pelaksanaan MBG terus dioptimalkan agar pemenuhan kebutuhan gizi kelompok sasaran dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Saya berharap pelaksanaan MBG dapat terus berjalan secara optimal sehingga pemenuhan gizi bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan semakin diperhatikan,” ujarnya.
Tak hanya kesehatan dan pendidikan, Ajeng juga menyoroti pentingnya penguatan perlindungan terhadap pekerja melalui regulasi ketenagakerjaan. Menurutnya, kepastian hukum diperlukan untuk menjamin hak-hak buruh sekaligus mendorong terciptanya kondisi kerja yang layak.
Ia berharap regulasi ketenagakerjaan mampu memberikan perlindungan yang lebih baik serta menjaga keseimbangan hubungan antara pekerja dan pemberi kerja.
“Dengan regulasi yang memberikan kepastian hukum, pekerja dapat memperoleh perlindungan yang lebih baik dalam menjalankan aktivitasnya,” ungkapnya.
Ajeng menegaskan, keberhasilan program pemerintah perlu dilihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat. Karena itu, pelaksanaan berbagai program tersebut perlu diikuti evaluasi dan tindak lanjut agar tepat sasaran serta menjawab kebutuhan warga.
Ia berharap akses layanan kesehatan semakin mudah, anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap memperoleh pendidikan, kebutuhan gizi masyarakat terpenuhi, kesejahteraan guru meningkat, dan perlindungan terhadap buruh semakin kuat.
“Pelaksanaan program pemerintah pusat perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat secara langsung, termasuk semakin mudahnya akses layanan kesehatan, terjaganya keberlanjutan pendidikan anak, terpenuhinya kebutuhan gizi, serta meningkatnya perlindungan bagi tenaga pendidik dan pekerja, khususnya warga Kota Surabaya,” pungkasnya. (Dim)
Editor : Redaksi
