MAMUJU - Keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kemampuan kepolisian dalam menindak pelaku kejahatan, tetapi juga oleh sejauh mana kehadiran polisi mampu menjawab persoalan sosial, membangun kepercayaan, serta menciptakan hubungan yang kuat dengan masyarakat.
Pemahaman tersebut menjadi landasan berbagai kegiatan kepolisian yang dilaksanakan Polda Sulawesi Barat, mulai dari Polisi Peduli Pendidikan, Polisi Peduli Pengangguran, peningkatan pelayanan dan keamanan di ruang publik, hingga pelaksanaan program prioritas Kapolri melalui kegiatan Subuh Keliling, Minggu Kasih, pengungkapan kasus narkoba, pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta penindakan penyalahgunaan BBM ilegal.
Berbagai kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dengan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat. Pendidikan membutuhkan perhatian dan lingkungan yang aman, persoalan pengangguran memerlukan kepedulian lintas sektor, pelayanan publik membutuhkan kepercayaan, sementara gangguan kamtibmas membutuhkan pencegahan dan penegakan hukum yang profesional.
Kabid Humas Polda Sulbar menjelaskan bahwa pendekatan kepolisian saat ini perlu dipahami secara lebih luas, tidak hanya sebagai pelaksanaan fungsi penegakan hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya membangun kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan sejahtera.
“Polri hadir untuk memahami persoalan masyarakat secara langsung. Melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian sosial, dan penegakan hukum, kami berupaya membangun hubungan yang saling percaya. Keamanan yang berkelanjutan membutuhkan keterlibatan masyarakat, karena masyarakat bukan hanya pihak yang dilindungi, tetapi juga mitra dalam menjaga kamtibmas,” ungkapnya.
Pemolisian masyarakat: membangun keamanan dari akar persoalan
Salah satu pendekatan yang menjadi landasan kegiatan tersebut adalah Community Policing atau pemolisian masyarakat.
Dalam teori ini, keamanan tidak semata-mata dipandang sebagai hasil dari patroli, penindakan, atau keberadaan personel berseragam. Keamanan juga terbentuk melalui hubungan yang erat antara polisi dan masyarakat, komunikasi yang terbuka, serta kemampuan bersama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan persoalan.
Pokok persoalannya adalah bahwa gangguan keamanan sering kali memiliki keterkaitan dengan kondisi sosial di lingkungan masyarakat. Ketika persoalan tidak teridentifikasi sejak awal, potensi gangguan dapat berkembang menjadi konflik, tindak pidana, atau ketidakpercayaan terhadap institusi kepolisian.
Implementasi pendekatan tersebut terlihat melalui kegiatan Subuh Keliling dan Minggu Kasih. Kedua kegiatan ini menjadi ruang komunikasi antara kepolisian dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga untuk mendengarkan aspirasi, memperoleh informasi mengenai kondisi kamtibmas, serta membangun kesepahaman dalam menjaga lingkungan.
Melalui interaksi tersebut, polisi tidak hanya menyampaikan pesan kamtibmas, tetapi juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan persoalan yang mereka hadapi.
Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai mitra strategis. Informasi yang diperoleh melalui komunikasi sosial dapat menjadi bahan untuk menentukan langkah pencegahan, meningkatkan pelayanan, dan merespons potensi gangguan keamanan secara lebih tepat.
Dengan demikian, keamanan tidak hanya dibangun melalui tindakan setelah terjadi gangguan, tetapi juga melalui hubungan sosial yang memungkinkan persoalan dikenali dan ditangani lebih awal.
Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan masyarakat. Namun, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar mengajar, tetapi juga menyangkut kondisi sarana pendidikan, keamanan lingkungan sekolah, akses terhadap pelayanan dasar, dan keberlanjutan kesempatan belajar.
Dalam perspektif Human Security atau keamanan manusia, keamanan memiliki dimensi yang lebih luas daripada perlindungan terhadap ancaman kriminalitas. Keamanan juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat menjalani kehidupan secara layak, memperoleh kesempatan, dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Pendekatan tersebut tercermin dalam kegiatan Polisi Peduli Pendidikan yang dilaksanakan Polda Sulbar, termasuk peninjauan sekolah dasar dan interaksi dengan masyarakat di sekitar lingkungan pendidikan.
Melalui peninjauan langsung, kepolisian dapat melihat kondisi lingkungan sekolah, memahami kebutuhan yang disampaikan masyarakat, serta mengidentifikasi aspek keamanan yang memerlukan perhatian.
Kehadiran polisi di lingkungan pendidikan juga memiliki nilai preventif. Lingkungan sekolah yang aman dapat mendukung proses belajar, sementara komunikasi antara kepolisian, tenaga pendidik, orang tua, dan masyarakat dapat membantu membangun kesadaran bersama mengenai perlindungan anak dan pencegahan gangguan keamanan.
Dampak yang diharapkan bukan sekadar terlaksananya kunjungan, melainkan tumbuhnya perhatian terhadap kondisi pendidikan, meningkatnya rasa aman di lingkungan sekolah, serta terbukanya ruang koordinasi untuk menindaklanjuti kebutuhan yang ditemukan.
“Pendidikan merupakan fondasi masa depan generasi bangsa. Karena itu, kepedulian terhadap pendidikan juga menjadi bagian dari kepedulian terhadap keamanan dan masa depan masyarakat,” jelas Kabid Humas.
Pengangguran merupakan persoalan sosial dan ekonomi yang memiliki dimensi kompleks. Keterbatasan kesempatan kerja, ketidaksesuaian keterampilan, serta hambatan akses terhadap peluang ekonomi membutuhkan penanganan yang melibatkan berbagai pihak.
Dalam perspektif Social Disorganization Theory atau teori disorganisasi sosial, kondisi sosial yang rentan dan lemahnya keterikatan sosial dapat memengaruhi kemampuan suatu lingkungan dalam menjaga keteraturan bersama. Namun, pengangguran tidak dapat secara langsung dianggap sebagai penyebab tindak kriminalitas.
Karena itu, pendekatan kepolisian terhadap persoalan pengangguran perlu dilakukan secara humanis, tanpa memberikan stigma kepada masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.
Melalui Polisi Peduli Pengangguran, kepolisian dapat membangun komunikasi dengan masyarakat, mendengarkan aspirasi, mengidentifikasi kebutuhan, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, instansi ketenagakerjaan, dunia usaha, dan unsur terkait.
Peran Polri dalam konteks ini bukan menggantikan kewenangan instansi ketenagakerjaan, melainkan menjadi bagian dari upaya kolaboratif untuk memahami persoalan sosial dan menjaga agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi gangguan kamtibmas.
Dampak yang diharapkan adalah terbukanya ruang komunikasi yang lebih luas, meningkatnya kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian, serta terbentuknya sinergi lintas sektor dalam menghadapi persoalan kesempatan kerja.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa kepolisian dapat berkontribusi terhadap stabilitas sosial melalui kepedulian, koordinasi, dan pencegahan, bukan semata-mata melalui tindakan hukum.
Kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian sangat dipengaruhi oleh pengalaman mereka ketika berinteraksi dengan petugas.
Dalam teori Procedural Justice atau keadilan prosedural, masyarakat cenderung lebih menerima keputusan dan tindakan aparat ketika prosesnya dipandang adil, transparan, menghormati masyarakat, serta memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan pendapat.
Artinya, kualitas pelayanan tidak hanya dinilai dari cepat atau lambatnya suatu urusan diselesaikan, tetapi juga dari bagaimana masyarakat diperlakukan selama proses pelayanan.
Implementasi prinsip tersebut diwujudkan melalui pelayanan kepolisian yang responsif, komunikasi yang santun, kehadiran personel di ruang publik, serta pengamanan yang mengedepankan profesionalisme dan proporsionalitas.
Kehadiran polisi di ruang publik memiliki dua fungsi. Pertama, memberikan perlindungan dan mencegah potensi gangguan keamanan. Kedua, memberikan rasa nyaman melalui keberadaan petugas yang mudah dijangkau dan siap membantu masyarakat.
Dalam konteks ini, tindakan kepolisian tidak hanya berorientasi pada pengendalian situasi, tetapi juga pada pengalaman masyarakat ketika menggunakan ruang publik dan mengakses pelayanan.
Ketika masyarakat merasa dihormati, didengar, dan memperoleh pelayanan yang baik, kepercayaan terhadap institusi dapat tumbuh. Kepercayaan tersebut menjadi modal penting bagi kerja sama dalam menjaga keamanan.
Pendekatan humanis tidak berarti mengurangi ketegasan dalam penegakan hukum. Sebaliknya, kepedulian sosial dan penegakan hukum merupakan dua fungsi yang saling melengkapi.
Hal ini terlihat dalam pengungkapan kasus narkoba, pencurian kendaraan bermotor, serta penindakan terhadap penyalahgunaan dan distribusi BBM ilegal yang dilaksanakan jajaran Polda Sulbar.
Dalam perspektif Deterrence Theory atau teori pencegahan melalui efek jera, penegakan hukum memiliki tujuan untuk mengurangi kecenderungan seseorang melakukan pelanggaran melalui konsekuensi hukum yang jelas dan konsisten.
Sementara itu, pendekatan Problem-Oriented Policing menekankan bahwa penanganan kejahatan perlu diarahkan pada identifikasi pola, faktor penyebab, dan kondisi yang memungkinkan tindak pidana terjadi.
Kedua pendekatan tersebut dapat diterapkan melalui tindakan kepolisian yang tidak berhenti pada penangkapan pelaku, tetapi juga berupaya mengungkap jaringan, modus operandi, jalur distribusi, dan potensi kejahatan berulang.
Dalam pengungkapan kasus narkoba, tindakan kepolisian diarahkan untuk melindungi masyarakat dari peredaran zat berbahaya dan mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam jaringan peredaran.
Dalam penanganan curanmor, upaya pengungkapan dan pengembalian kendaraan kepada pemilik yang sah menjadi bagian dari perlindungan terhadap hak masyarakat atas harta benda.
Sementara itu, penindakan penyalahgunaan BBM ilegal bertujuan melindungi distribusi energi agar tidak disalahgunakan dan merugikan masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi.
Dampak yang diharapkan dari tindakan tersebut adalah berkurangnya ruang gerak pelaku kejahatan, meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat, serta tumbuhnya keyakinan bahwa kepolisian hadir untuk menjaga kepentingan publik.
Penegakan hukum yang profesional, transparan, dan sesuai ketentuan menjadi faktor penting agar tindakan kepolisian tidak hanya menghasilkan penanganan perkara, tetapi juga memperkuat legitimasi institusi.
Berbagai kegiatan kepolisian tersebut memperlihatkan bahwa keamanan merupakan hasil dari keterkaitan antara pelayanan, pencegahan, kepedulian sosial, dan penegakan hukum.
Dalam perspektif Social Capital Theory atau teori modal sosial, hubungan yang dibangun melalui kepercayaan, jaringan sosial, dan norma kerja sama dapat memperkuat kemampuan masyarakat dalam menghadapi persoalan bersama.
Kegiatan Subuh Keliling dan Minggu Kasih memperkuat komunikasi sosial. Polisi Peduli Pendidikan dan Polisi Peduli Pengangguran memperluas perhatian terhadap persoalan masyarakat. Pelayanan publik dan pengamanan ruang publik memberikan perlindungan dalam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, pengungkapan narkoba, curanmor, dan penindakan BBM ilegal menjadi bentuk perlindungan melalui penegakan hukum.
Keseluruhan kegiatan tersebut memiliki tujuan yang saling berkaitan, yakni membangun masyarakat yang lebih aman, meningkatkan kepercayaan terhadap kepolisian, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga kamtibmas.
Kabid Humas Polda Sulbar menegaskan bahwa keberhasilan kepolisian perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan Polri bukan hanya tentang berapa banyak kegiatan yang dilaksanakan atau perkara yang diungkap. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat merasakan manfaat dari kehadiran polisi, merasa aman dalam beraktivitas, memperoleh pelayanan yang baik, serta memiliki kepercayaan untuk bersama-sama menjaga lingkungan,” ungkapnya.
Dengan pendekatan yang menggabungkan kepedulian sosial, pelayanan yang adil, pencegahan, dan penegakan hukum, Polda Sulbar terus berupaya membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat.
Polri hadir untuk mendengar, melindungi, melayani, dan menegakkan hukum. Sebab keamanan yang kuat tidak hanya dibangun oleh polisi, tetapi tumbuh dari kebersamaan polisi dan masyarakat.
Editor : Redaksi
