SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya diminta menyiapkan langkah antisipasi sejak dini untuk mencegah kelangkaan pasokan maupun lonjakan harga di pasaran.
Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Muhammad Faridz Afif, mengingatkan bahwa peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) berpotensi memengaruhi harga sejumlah komoditas pangan.
Menurutnya, pengawasan terhadap rantai distribusi dan ketersediaan stok harus diperkuat agar masyarakat tidak terbebani kenaikan harga kebutuhan sehari-hari.
“Menjelang Nataru, pemerintah harus memastikan stok bahan pokok tersedia dan harganya tetap terkendali. Jangan sampai ketika kebutuhan masyarakat meningkat, justru terjadi kelangkaan barang atau kenaikan harga yang memberatkan warga,” tegas Afif.
Ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) lebih intensif memantau perkembangan harga di pasar tradisional maupun pusat distribusi bahan pangan.
Sejumlah komoditas yang perlu mendapat perhatian khusus di antaranya beras, minyak goreng, gula, telur, daging ayam, daging sapi, cabai, dan bawang merah.
Afif juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap jalur distribusi. Menurutnya, kestabilan harga tidak cukup hanya mengandalkan ketersediaan stok, tetapi juga harus diimbangi kelancaran pasokan dari distributor hingga pedagang di pasar.
“Jangan sampai ada pihak yang memanfaatkan momentum meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Rantai distribusi harus diawasi agar pasokan tetap lancar dan harga tidak dimainkan,” ujarnya.
Selain pengawasan pasar, Afif mendorong Pemkot Surabaya menyiapkan langkah intervensi apabila ditemukan komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan.
Operasi pasar maupun pasar murah, kata dia, perlu disiapkan sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
Ia menegaskan, langkah pengendalian harga sebaiknya dilakukan sebelum terjadi gejolak di pasaran. Dengan begitu, masyarakat tidak harus menghadapi tekanan tambahan akibat meningkatnya pengeluaran rumah tangga selama momentum libur akhir tahun.
“Jangan menunggu harga terlanjur melonjak baru pemerintah bergerak. Antisipasi harus dilakukan sejak sekarang, sehingga kebutuhan masyarakat selama Natal dan Tahun Baru bisa terpenuhi dengan harga yang terjangkau,” pungkasnya. (Dims)
Editor : Redaksi