Polemik UU ITE, SMSI Dukung Pola Restorative Justice Kapolri

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Jenderal Listyo Sigit
Jenderal Listyo Sigit

i

BACASAJA.ID - Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyambut positif kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jendral Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si terkait penerapan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang saat ini terus menjadi polemik.

Melalui kebijakanya, Polri dibawah kepemimpinan Listyo sigit kini lebih mengedepankan pola restorative justice atau jalan damai, kecuali yang memecah belah bangsa terkait penanganan kasus yang berkaitan dengan UU ITE.

Dalam Surat Edaran No. 2/II/2021, Kapolri meminta penyidik menentukan dengan tegas apakah sebuah laporan masuk dalam kategori kritik, masukan, hoaks, atau pencemaran nama baik. Bila masih kategori pencemaran nama baik, fitnah, dan penghinaan, Kapolri meminta penyidik mengedepankan jalur damai.

Menanggapi surat edaran Kapolri tersebut, Ketua Umum Serikat Media Siber Indonesia (SMSI), Firdaus didampingi Sekretaris Jenderal SMSI M. Nasir menyampaikan kebijakan Kapolri tersebut merupakan langkah positif yang telah dibuat institusi Polri di tengah maraknya kasus pelanggaran UU ITE khususnya kepada media.

Namun demikian Firdaus berpendapat, UU ITE sejatinya dilahirkan untuk mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Untuk itu ia berharap UU ITE dikembalikan ke alur awalnya.

"Sedang pasal 27, 28, 29, serta 45 dalam UU ITE, sebaiknya dihapus dan pengaturan pasal-pasal tersebut dikembalikan ke KUHP," ungkap Firdaus dikutip Selasa (23/2/2021).

Presiden RI Joko Widodo sebenarnya sudah mewacanakan untuk merevisi UU ITE tersebut, karena di dalamnya terdapat pasal “karet” yang multitafsir dan memungkinkan disalahgunakan oleh penegak hukum atau orang yang berperkara.

Surat edaran Kapolri tersebut dipandang Firdaus sebagai langkah bijaksana dalam menangani perkara pelanggaran UU ITE. Firdaus memberi contoh, walaupun telah ada kesepakan kesepahaman atau MoU antara Dewan Pers dan Polri tentang kasus pers agar ditangani dengan menggunakan UU Pers, tetapi masih banyak khususnya di daerah, wartawan yang dikriminalasi dengan UU ITE karena pemberitaanya.

"Kita tetap dukung kebijakan yang telah dikeluarkan Kapolri, sambil kita menunggu rekomedasi revisi UU ITE yang tengah dirumuskan Dewan Pers terkait penyempurnaan UU ITE yang kini tengah digodok pemerintah," pungkas Firdaus, diamini M. Nasir. (ril)

Berita Terbaru

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. P…

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…