LIPPS Pantau Pilkada Sidoarjo, ASN Tidak Netral Terancam Pidana

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota LIPPS saat mendatangi kantor KPU Sidoarjo
Anggota LIPPS saat mendatangi kantor KPU Sidoarjo

i

bacasaja.id - Lembaga Independen Pemantau Pemilu Sidoarjo (LIPPS), mendapatkan rekom dari KPU Sidoarjo, untuk melakukan pemantauan dalam Pilkada di Sidoarjo. LIPPS akan bersama-sama menciptakan suasana Pemilihan Bupati (Pilbup) tahun ini berjalan aman, bersih dan tidak ada money politic. Diungkapkan oleh Sekertaris LIPPS, Chamim Putra Ghafoer, jika latar belakang berdirinya LIPPS ini dikarenakan prihatin sekali dengan kejadian terkait masalah Bupati Sidoarjo yang terjerat masalah hukum.  “Akhirnya kami berkesimpulan, mungkin berangkatnya ada yang salah cost terlalu tinggi dan sebagainya, akhirnya terjadi korupsi dan sebagainya. Untuk itu kita akan betul-betul pantau, supaya Sidoarjo lebih bersih, proses pemilukada bersih,” Ujar Chamim, Senin (12/10/2020). LIPPS Juga mengingkatkan kepada ASN, TNI, Polri, SKPD, Camat, Lurah dan Kades jika terlibat dalam politik praktis dipidana penjara. “Kami juga memperingatkan kepada sobat ASN, Kepala Desa beserta perangkat dan BPD, tidak boleh terlibat dalam kampanye apalagi sampai memfasilitasi. Akan kita laporkan ke pihak berwajib, karena melanggar UU No. 7 tahun 2017 pasal 494,” tambah Chamim Putra Ghafoer.  Sementara itu dalam kedatanganya di kantor KPU Sidoarjo hari ini, LIPPS yang terdiri dari gabungan dari beberapa aliansi swadaya masyarakat yakni Gabungan Anak Sidoarjo Setia (Ganass), Masyarakat Anti Pembodohan (MAP), Persatuan Arek Sidoarjo (PAS), Generasi Muda Sioarjo (GMS). Diterima langsung Ketua KPU, M. Iskak, SE. Ketua LIPPS, Samsul menjelaskan pihaknya sudah mengantongi jika paslon dalam berkampanye tidak mentaati protocol kesehatan. “Apa yang sekarang lagi ramai di medsos dan berita-berita di Sidoarjo, memang benar adanya jika paslon tidak mentaati protokol kesehatan. Kami mendapatkan laporan mereka paslon tidak tertib protokol kesehatan. Selain itu pihaknya akan memantau di tiap Desa dan Kecamatan jangan sampai ada DPT ganda,” Ucap Samsul. Ketua KPU Sidoarjo, mengapresiasi dengan adanya lembaga pemantau yang hari ini surat rekomendasi sudah diberikan secara langsung di kantor KPU. “Kami di KPU sangat senang artinya proses pilkada di kabupaten sidoarjo, semakin baik, jujur, akutanbilitasnya semakin terjaga dan kredibilitas pemilihan juga semakin terjada pula. Kalo banyak komponen masyarakat yang aktif berperan dalam proses ini, kami apresiasi dan bangga,” tutur Iskak.  Sehingga  apa mulai hari ini masuk masa kampanye, proses DPT, pencoblosan dan perhitungan. “Kita berharap agar proses ini berjalan dengan baik dan benar maka seluruh komponen masyarakat membantu kami melakukan pemantau berperan aktif dan sebagainya. Nanti suatu missal hasil pemantauan teman-teman ini ada pelangaran ini bisa disampaikan ke Bawaslu. Suatu missal ada temuan terkait DPT bisa klarifikasi ke KPU terlebih dahulu untuk selanjutnya akan kita proses secepatnya. Dengan adanya pemantau otomatis meringankan beban kami di bawaslu dan di KPU,” tutup Iskak.  Berikut adalah susunan pengurus LIPPS yakni Dewan Penasehat, Didik Purwanto dan Hadi Putranto, Ketua Samsul, Sekertaris Chamim Putra Ghafoer Koordinator Kabupaten, H. Sidiq. Masyarakat sidoarjo juga menemukan adanya pelangaran kampanye bisa mengghubungi LIPPS yang berkantor di bekas Markas Kodim lama. (Khol/Afan)

Tag :

Berita Terbaru

Fraksi-Fraksi di DPRD Ponorogo Sepakati Pembahasan Raperda Pembentukan Lima Desa Baru

Fraksi-Fraksi di DPRD Ponorogo Sepakati Pembahasan Raperda Pembentukan Lima Desa Baru

Kamis, 18 Jun 2026 22:00 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 22:00 WIB

PONOROGO- Rencana pemekaran lima desa di Kabupaten Ponorogo bakal berjalan mulus. Ini setelah seluruh fraksi di DPRD Ponorogo sepakat untuk melanjutkan…

Sengketa Tanah Gereja Bethany vs Warga Menur Pumpungan, Komisi A DPRD Surabaya Turun Tangan

Sengketa Tanah Gereja Bethany vs Warga Menur Pumpungan, Komisi A DPRD Surabaya Turun Tangan

Kamis, 18 Jun 2026 19:51 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 19:51 WIB

SURABAYA- Komisi A DPRD Surabaya memfasilitasi penyelesaian persoalan lahan yang melibatkan Gereja Bethany Indonesia dan warga RW 5 Kelurahan Menur Pumpungan,…

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana kepada Pansus Hak Angket Haji DPR

KPK Dalami Dugaan Aliran Dana kepada Pansus Hak Angket Haji DPR

Kamis, 18 Jun 2026 19:44 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 19:44 WIB

JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemberian uang dari Kementerian Agama kepada Panitia Khusus Hak Angket Haji DPR. Hal ini dilakukan …

East Food Indonesia 2026 Jadi Ajang Strategis Pelaku Industri Pangan Nasional dan Internasional

East Food Indonesia 2026 Jadi Ajang Strategis Pelaku Industri Pangan Nasional dan Internasional

Kamis, 18 Jun 2026 18:52 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 18:52 WIB

SURABAYA – Pameran internasional industri makanan dan minuman terbesar di Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur, East Food Indonesia 2026, resmi dibuka di G…

Kerja Sama Faunaland dengan Pemkot Bandung Terancam Batal, Ini Alasannya

Kerja Sama Faunaland dengan Pemkot Bandung Terancam Batal, Ini Alasannya

Kamis, 18 Jun 2026 13:39 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 13:39 WIB

Oleh: Singky Soewadi Koordinator Aliansi Pecinta Satwa Liar Indonesia (APECSI) Walau Faunaland menang lelang pengelolahan Bandung Zoo, tapi belum terjalin…

LC atau Prostitusi? The Link Lounge Batam Diduga Jadi Pasar Gelap Seks, Aparat Membisu, Negara Dipermalukan

LC atau Prostitusi? The Link Lounge Batam Diduga Jadi Pasar Gelap Seks, Aparat Membisu, Negara Dipermalukan

Kamis, 18 Jun 2026 09:18 WIB

Kamis, 18 Jun 2026 09:18 WIB

BATAM—
Gemerlap lampu malam Kota Batam kembali runtuh oleh bau busuk yang sama: dugaan prostitusi terselubung berkedok Lady Companion (LC). Kali ini, sorotan …