_DPR_RI_Bobby_Adhityo_Rizaldi.jpg)
BACASAJA.ID - Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit, dan Pembiayaan menyampaikan hasil laporan dalam rangka pembicaraan Tingkat I RUU APBN Tahun Anggaran (TA) 2022 beserta Nota Keuangannya.
Dalam kesempatan itu, salah satu catatan Panja adalah meminta agar pemerintah melakukan ekstra usaha untuk meningkatkan lifting minyak di tahun 2022.
“Panja meminta agar pemerintah melakukan extra effort untuk meningkatkan lifting minyak melalui pengaturan regulasi yang memberikan ketenangan berusaha bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Sehingga, mampu meningkatkan produksi dalam negeri dan mengurangi beban impor minyak,” jelas Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi dalam Rapat Kerja bersama Pemerintah dan Gubernur BI, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9/2021).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menambahkan dinamika yang terjadi pada harga minyak mentah dunia masih akan terus terjadi pada tahun depan. Dimana, pandemi Covid-19 masih akan menjadi faktor utama yang akan memengaruhi kondisi ekonomi global. Kondisi tersebut pada gilirannya akan menentukan kondisi permintaan dan penawaran minyak global.
“Permintaan terhadap minyak global akan meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi yang semakin kuat pada tahun 2022. Pun produksi minyak global akan mengalami peningkatan. Sehingga, dampaknya terhadap tekanan peningkatan harga dapat dinetralisasi,” urai Bobby.
Karena itu, Banggar DPR RI juga mendorong pemerintah agar melakukan pengembangan dan penggunaan energi alternatif. Hal itu guna menekan pertumbuhan permintaan minyak secara jangka menengah, seiring kebijakan penggunaan sumber energi yang lebih ramah lingkungan.
“Dengan demikian, asumsi harga minyak mentah dunia harus ditetapkan pada level yang lebih realistis untuk menjaga kesehatan postur anggaran dan juga memerhatikan daya beli masyarakat. Di samping itu, faktor geopolitik juga selalu dipantau mengingat faktor ini juga berdampak pada pergerakan harga ke depan,” pesan Anggota Komisi I DPR RI ini. (*/RG4)
Editor : Redaksi
