JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) Kabupaten Sidoarjo, Nursuliantoro, sebagai saksi dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Nursuliantoro menjadi salah satu dari delapan kepala kantor pertanahan di Jawa Timur yang dipanggil penyidik KPK. Pemeriksaan berlangsung di Kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Timur, Surabaya.
Baca juga: KPK Periksa Hercules soal Asal-usul Uang Rp800 Juta dalam Kasus ATR/BPN
Pemanggilan tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mendalami dugaan aliran uang kepada pejabat di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan, salah satu materi pemeriksaan berkaitan dengan dugaan adanya setoran kepada pejabat di tingkat atas.
"(Terkait dugaan) setoran ke atas," ujar Budi dalam keterangan yang diterima, Kamis 12 November 2026.
Selain mendalami dugaan aliran uang, penyidik juga mengonfirmasi hasil penggeledahan yang sebelumnya dilakukan di sejumlah kantor pertanahan.
Baca juga: KPK Buka Peluang Dalami Temuan ICW soal Pengadaan Rp14,69 Miliar Raffi Ahmad
"Termasuk untuk konfirmasi hasil geledah," jelas Budi.
Selain Nursuliantoro, tujuh kepala kantor pertanahan lainnya yang diperiksa di Polda Jawa Timur yakni Rarif Setiawan (Kakantah Gresik), Wida Rahardian Aji (Kakantah Surabaya I), Agung Basuki (Kakantah Surabaya II), Nasep Vandi Sulistyo (Kakantah Situbondo dan mantan Kakantah Banyuwangi), Mateus Joko Slameto (Kakantah Mojokerto), Istanto Nurhidayat (Kakantah Kabupaten Malang), serta M. Sochib Lutfi (Kakantah Jember).
Sementara satu kepala kantor pertanahan lainnya, Budi Kristiyana, yang menjabat Kakantah Kabupaten Bogor I, menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Baca juga: Anggota DPR dari Gerindra Anwar Sadad Mangkir, KPK Jadwalkan Ulang Pemeriksaan
Kasus yang tengah dikembangkan KPK tersebut berkaitan dengan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.
Penyidik juga mendalami dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan proses rotasi, promosi, mutasi jabatan, hingga pelayanan pertanahan lainnya di lingkungan ATR/BPN.
Pemanggilan Nursuliantoro sebagai saksi belum menunjukkan adanya penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan. KPK masih mendalami keterangan para saksi untuk mengungkap dugaan aliran uang serta kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut. (RRI)
Editor : Redaksi