JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat pemeriksaan tiga pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN), Rabu 18 November 2026.
Mereka adalah Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya. Satu pejabat lainnya adalah Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak Atas Tanah dan Ruang, Muh. Rizal.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan mereka terkait kasus suap dan gratifikasi di Kementerian ATR/BPN. dilakukan di Gedung Merah Putih KPK. “Saksi ASN diminta keterangannya terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB maupun HGU,” ujarnya, Kamis 19 November 2026.
Selain itu, Asnaedi juga didalami perannya selaku Dirjen yang menangani masalah tersebut. Kemudian terhadap Virgo Eresta Jaya didalami fungsi dan tugasnya sebagai Dirjen serta keterkaitannya dengan penerbitan HGB dan HGU.
Sedangkan Muh Rizal dimintai keterangan terkait kewenangan dan proses penerbitan HGB serta HGU dalam tugasnya sebagai direktur. Selain tiga pejabat tersebut, KPK akan menjadwalkan ulang panggilan kepada pihak swasta, R. Eko Yufri Krismawan Nugroho.
“Saksi REY tidak hadir sesuai jadwal pemeriksaan yang telah ditetapkan,” kata Budi. “Karena itu penyidik menjadwalkan ulang panggilan kepada yang bersangkutan.”
Baca juga: Eks Dirut KBS Jadi Tersangka Korupsi Rp10 Miliar, Kejari Surabaya Terima Pelimpahan Barang Bukti
KPK membuka peluang mendalami dugaan keterlibatan Asnaedi dan Virgo terkait kasus suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk. Penyidik juga telah menggeledah ruang kerja kedua Dirjen tersebut pada 17 September 2026 untuk mengamankan sejumlah barang bukti.
Namun, Budi Prasetyo belum dapat menerangkan sejauh mana keterlibatan mereka dalam kasus tersebut. “Nanti kita tunggu perkembangan dari penyidikan perkara ini,” ujarnya.
Hasil penggeledahan selanjutnya akan diekstrak, ditelaah, dan dianalisis untuk membangun konstruksi perkara secara utuh. Termasuk mengungkap kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran krusial.
Baca juga: KPK Periksa Kepala BPN Sidoarjo, Dalami Dugaan Setoran ke Pejabat ATR/BPN
KPK telah menetapkan delapan tersangka kasus ini, empat di antaranya diduga sebagai orang dekat Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid. Mereka adalah Arif Sugiyanto, Fahd El Fouz, Erwin, dan Muhammad Fakhry.
Tersangka lainnya adalah Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Lampri. Kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung.
Berkutnya adalah Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk, Adrianto Pitojo Adhi, serta pihak swasta, Rizal Pahlevi. Para tersangka kini berada dalam tahanan KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta.
Editor : Redaksi