Pendiri OPM: Veronica Koman Itu tak Punya Hak Bicara Soal Papua

bacasaja.id
Tokoh senior Papua yang juga pendiri OPM Nicholas Youwe. (Satgas Nemangkawi)

BACASAJA.ID - Tokoh senior asal Papua yang dikenal sebagai salah satu pendiri Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicholas Youwe menyebut Veronica Koman tidak punya hak untuk bicara tentang Papua. Bahkan, Nicholas menyebut Veronica sebagai seorang pengecut yang sembunyi di luar negeri.

"Anda, Veronica Koman, bukan orang Papua. Anda tidak lebih dari seorang provokator,” ujar Nicholas Youwe dalam acara webinar “Memahami Papua, serta Upaya Penyelesaian Secara Kolaboratif dan Holistik", Sabtu (08/5/2021).

Nicholas, yang juga sempat menjadi Menteri Luar Negeri OPM selama 15 tahun itu pun menyebut Veronica tak lebih dari seorang provokator. Terlebih, dia menuding Veronica hanya mencari keuntungan dari problematika atas nama Papua.

Tokoh Papua yang juga mantan Menteri Luar Negeri OPM selama 15 tahun Nicholas Youwe yang telah menyatakan kesetiaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersama Nick Meset 2010, mengatakan dalam kondisi sekarang sudah tidak ada lagi keraguan dari Pemerintah Republik Indonesia dalam membangun Papua. Karena itu, berbagai pihak yang selalu memprovokasi masyarakat, agar menghentikan aktivitasnya.

“Anda hanya mencari keuntungan atas kekisruhan ini. Saya harap, Anda Veronica Koman jangan campuri lagi urusan Papua, Anda adalah provokator yang pengecut bersembunyi di luar negeri,” tuding Nicholas yang telah menyatakan setia kepada NKRI pada tahun 2010 silam.

Sekedar mengingatkan, nama Veronica Koman menjadi dikenal publik setelah terjadinya demonstrasi di Papua yang dipicu oleh isu rasis di Surabaya pada 4 September 2019. Veronica Koman sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka, karena dituduh telah melakukan penghasutan dan memprovokasi melalui media sosial. Dia saat ini berada dalam pelariannya di Australia.

Menurut Nicholas Youwe, masih ada kelompok kriminal di Papua, tapi eksistensinya sudah semakin melemah, yaitu OPM tersebar dalam empat faksi, yaitu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dengan Presiden Victor Yeimo.

Kemudian, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Presiden Benny Wenda, OPM Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (OPM-TPNPB) dipimpin Jeffrey Bolmanak, dan Kelompok Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dengan Presiden Forkorus Yaboisembut.

“Sekarang dengan pendekatan antropologi budaya yang dilakukan pemerintah pusat di Jakarta, pemberdayaan masyarakat adat dan hak-hak masyarakat adat di Papua harus menjadi perhatian. Orang Papua harus segera bangkit dari keterpurukan,” kata Nicholas Youwe. (tna)

Editor : Redaksi

Hukum
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru