BACASAJA.ID - Tidak ingin latah seperti pemimpin daerah lain di mana di hari pertama ASN masuk kekantor pasclibur lebaran Bupati Mochamad Nur Arifin dan Wakil Bupati Syah Muhamad Natanegara memilih melaksanakan rutinitas pekerjaan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pasangan Bupati dan Wakil Bupati muda ini memiliki alasan kenapa tidak melakukan sidak ASN seperti beberapa daerah lain, ketika melaksanakan kegiatan halal bihalal secara virtual bersama jajaran di Gedung Smart Center Trenggalek, Selasa (18/5/2021).
Baca juga: Arus Balik, Warga Surabaya Diimbau Sertakan Hasil Swab
Alasan kenapa tidak ada sidak ASN pada pasca libur lebaran kali ini adalah, pihaknya pecaya bawasannya ASN di Trenggalek memiliki integritas dan berorientasi pada kinerja dan kepuasan masyarakat. Kalaupun bolos kerja di hari pertama masuk pasca lebaran tentunya akan terlihat karena absensi masuk kerja sudah menggunakan finger print (sidik jari).
Sistem absensi untuk ASN telah berfungsi dengan sangat baik, sehingga untuk tercatat masuk kerja, setiap ASN harus melakukan absesi sidik jari dengan datang langsung merekam sidik jari pada mesin absensi yang telah disiapkan. Lebih baik waktu yang ada kita manfaatkan untuk mengoptimalkan pelayanan masyarakat,
Baca juga: Pemudik Asal Surabaya Gratis Swab Antigen, Begini Caranya
"tolong jaga kepercayaan kami dan rakyat," Kata Wakil Bupati Syah Natanegara disela acara.
Dalam kesempatan tersebut pasangan kepala daerah termuda ini juga meneruskan beberapa arahan Presiden Joko Widodo mengenai perkembangan Pandemi Covid 19 kepada jajaran. Diantaranya arahan presiden adalah, meningkatkan kewaspadaan terhadap Virus Covid 19 supaya ditingkatkan.
Baca juga: 43.665 Kendaraan Diputar Balik di Jatim, 21 Orang Reaktif
Pemerintah Daerah harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan yang ketat. Ekonomi merupakan sektor yang penting, namun untuk mencapai hal tersebut pemerintah daerah tidak boleh mengesampingkan keselamatan masyarakat.
"Positive rate, tingkat BOR dan kematian harus ditekan. Untuk itu Desa harus ketat melakukan "karantina wilayah" dalam bingkai PPKM mikro jika terjadi kasus positif," tambah, wakil bupati yang sebelumnya sempat menjabat anggota DPRD Trenggalek. (j/g)
Editor : Redaksi