BACASAJA.ID - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan sikap PDI Perjuangan dalam menjalankan perintah konstitusi tetap kokoh dan tidak dipengaruhi survei. PDI Perjuangan juga melihat konstitusi tidak hanya teksnya, namun konteks dan suasana kebatinannya.
Hal itu disampaikan Hasto menanggapi hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) di Jakarta, Kamis (3/3/2022).
Baca juga: Haul ke-55 Bung Karno, Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah: Keadilan Sejarah Akhirnya Ditegakkan
Dalam rilis hasil survei LSI yang disampaikan Direktur Eksekutif LSJ Jayadi Hanan disebutkan, isu penundaan Pemilu 2024 ditolak mayoritas masyarakat.
Menurut Hasto, hasil survei LSI semakin memperkuat sikap politik PDI Perjuangan. Meski ada atau tidak ada survei, sikap Partainya sama, setia pada jalan konstitusi, karena hal itu fundamen penting dalam menjalankan demokrasi dan tata pemerintahan negara.
“Ada atau tidak survei, sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan PDI Perjuangan tetap sama berkaitan dengan penyelenggaraan negara. PDI Perjuangan kokoh dalam jalan konstitusi karena ketaatan pada konstitusi sangat penting,” tandas Hasto.
Pria asal Yogyakarta ini pun menyoroti aspek legalitas kekuasaan melalui Pemilu dimana rakyat berdaulat. Sehingga periodisasi lima tahunan jadi kultur demokrasi.
Dia menambahkan, dalam praktik penyelenggaraan negara maka seluruh pimpinan negara pada hakikatnya dalam menyelenggarakan kekuasaannya harus memperhatikan kehendak rakyat.
Hasto pun mengingatkan keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan orang per orang tapi ditentukan dari aspek continuity dan sustainability yang diangkat dari aspek policy.
Baca juga: Haul Bung Karno 2025, PDI Perjuangan Surabaya : Kita Harus Menulis Sejarah Dengan Penuh Kejujuran
Dalam melihat pentingnya keberlangsungan pemerintahan untuk mewujudkan harapan rakyat bisa ditinjau dari Garis Besar Haluan Negara (GBHN), misalnya bagaimana proyeksi menuju Indonesia 2045.
“Sehingga negara tidak digerakkan oleh ambisi orang per orang, tapi oleh suatu haluan yang menyerap apa kehendak rakyat,” ucap Hasto.
“Dari survei LSI sangat jelas dan tidak perlu diragukan. PDI Perjuangan kokoh dan tidak ada ruang untuk penundaan pemilu dengan alasan ekonomi, pandemi atau pembangunan IKN,” imbuhnya.
Jadi dari temuan LSI, Hasto menyarankan polemik ini tidak perlu diperpanjang.
Baca juga: PDIP Surabaya Satukan Semangat Meriahkan Agenda Bulan Bung Karno 2025
“Ada orang di sekitar presiden tidak memahami kehendak presiden. Ketika kami menyampaikan sikap, kami tegaskan apa yang disampaikan PDI Perjuangan senafas dengan yang disampaikan presiden.
"Karena Presiden Jokowi sendiri sudah menyampaikan wacana itu dengan sikap sangat tegas. Presiden Jokowi sendiri mengatakan bahwa usulan itu menampar muka saya, menjerumuskan saya, dan mungkin cari muka.
Karena itulah sejak awal sikap PDI Perjuangan senafas dengan sikap Presiden Jokowi. Dalam kultur kepemimpinan diukur dalam konsistensi sikap. Dan ini ditunjukkan PDI Perjuangan,” beber Hasto.
Dia juga menegaskan, PDI Perjuangan lebih mengedepankan agenda kerakyatan dan kebangsaan dan menjadi skala prioritas. Meskipun dia memahami munculnya wacana ini merupakan dinamika politik. (rg4)
Editor : Redaksi