SURABAYA - Mantan Kepala Instruktur Perakitan Bom Jamaah Islamiyah Ali Fauzi menyebut perlu proses panjang bagi seseorang untuk meninggalkan pemikiran radikalisme.
Menurutnya, perlu riset dan metodologi dalam mengubah pola pikir radikalisme yang selama ini terjadi di Indonesia. Hal terpenting lainnya adalah pemahaman yang sama tentang radikalisme.
Baca Juga: Panglima NABRAK Apresiasi Kapolres Sumenep Yang Tegas Tolak Hannan Attaki
"Perspektif masyarakat di Indonesia sangat beragam. Ini juga menjadi tantangan juga. Intinya, harus memahami masalah terlebih dahulu dan harus paham tentang konsep
Islam itu anti kekerasan dan Islam itu rahmatan lil alamin," ujar Ali Fauzi, saat menjadi narasumber di seminar Implementasi dan Penguatan Kebhinekaan di Era Digital, di Surabaya, Minggu (31/7/2022).
Ali Fauzi menjelaskan, orang yang masuk ke dalam jaringan terorisme awalnya adalah kelompok moderat. Dalam prosesnya, mereka mendapatkan doktrin yang berlawanan dengan apa yang didapat selama ini.
"Mereka kemudian mendapat dukungan moral dan material. Untuk moral, biasanya melalui pengajian dalam kelompok kecil,"terang Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian ini.
Sementara itu, Pegiat GusDurian Jombang Aan Anshori mengatakan, kemunculan politik moderasi beragama menunjukkan bahwa negara sedang tidak baik-baik saja.
Baca Juga: Gus Miftah: Penanaman Kebencian kepada Pemimpin bisa Memicu Radikalisme
"Akar kebencian terobsesi menjadi yang paling suci," jelasnya.
Anggota DPRD Jatim, Agatha Retnosari mengatakan, ancaman kebhinekaan terbesar saat ini adalah intoleransi . Ada beberapa penyebab semakin meningkatnya intoleransi, yakni regulasi yang berpotensi mengancam kerukunan beragama, seperti pasal tentang penodaan agama.
"Persoalan lainnya adalah implementasi dan gender," ujarnya.
Baca Juga: Tangkal Radikalisme Menpan-RB dan Kepala BNPT Dialog Kebangsaan di Banyuwangi
Di sisi lain Agatha juga meminta kepada politisi untuk tidak membawa agama dalam ranah politik, karena akan menimbulkan persoalan persatuan dan toleransi.
"Kasus Pilkada bisa menjadi contoh, bahwa persoalan pilihan bisa menjadi ancaman bagi toleransi," pungkasnya.
Sekadar informasi, seminar Implementasi dan Penguatan Kebhinekaan di Era Digital yang digelar Pemuda Katolik Jawa Timur ini juga didukung Kementrian Komunikasi dan Informasi. (*/red)
Editor : Redaksi
