Soal Radikalisme, Negara Sedang Tidak Baik-Baik Saja

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Seminar Implementasi dan Penguatan Kebhinekaan di Era Digital, di Surabaya, Minggu (31/7/2022)
Seminar Implementasi dan Penguatan Kebhinekaan di Era Digital, di Surabaya, Minggu (31/7/2022)

i

SURABAYA - Mantan Kepala Instruktur Perakitan Bom Jamaah Islamiyah Ali Fauzi menyebut perlu proses panjang bagi seseorang untuk meninggalkan pemikiran radikalisme.

Menurutnya, perlu riset dan metodologi dalam mengubah pola pikir radikalisme yang selama ini terjadi di Indonesia. Hal terpenting lainnya adalah pemahaman yang sama tentang radikalisme.

"Perspektif masyarakat di Indonesia sangat beragam. Ini juga menjadi tantangan juga. Intinya, harus memahami masalah terlebih dahulu dan harus paham tentang konsep
Islam itu anti kekerasan dan Islam itu rahmatan lil alamin," ujar Ali Fauzi, saat menjadi narasumber di seminar Implementasi dan Penguatan Kebhinekaan di Era Digital, di Surabaya, Minggu (31/7/2022).

Ali Fauzi menjelaskan, orang yang masuk ke dalam jaringan terorisme awalnya adalah kelompok moderat. Dalam prosesnya, mereka mendapatkan doktrin yang berlawanan dengan apa yang didapat selama ini.

"Mereka kemudian mendapat dukungan moral dan material. Untuk moral, biasanya melalui pengajian dalam kelompok kecil,"terang Ketua Yayasan Lingkar Perdamaian ini.

Sementara itu, Pegiat GusDurian Jombang Aan Anshori mengatakan, kemunculan politik moderasi beragama menunjukkan bahwa negara sedang tidak baik-baik saja.

"Akar kebencian terobsesi menjadi yang paling suci," jelasnya.

Anggota DPRD Jatim, Agatha Retnosari mengatakan, ancaman kebhinekaan terbesar saat ini adalah intoleransi . Ada beberapa penyebab semakin meningkatnya intoleransi, yakni regulasi yang berpotensi mengancam kerukunan beragama, seperti pasal tentang penodaan agama.

"Persoalan lainnya adalah implementasi dan gender," ujarnya.

Di sisi lain Agatha juga meminta kepada politisi untuk tidak membawa agama dalam ranah politik, karena akan menimbulkan persoalan persatuan dan toleransi.

"Kasus Pilkada bisa menjadi contoh, bahwa persoalan pilihan bisa menjadi ancaman bagi toleransi," pungkasnya.

Sekadar informasi, seminar Implementasi dan Penguatan Kebhinekaan di Era Digital yang digelar Pemuda Katolik Jawa Timur ini juga didukung Kementrian Komunikasi dan Informasi. (*/red)

Berita Terbaru

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…