BACASAJA.ID - Kasus indikasi Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan dugaan pungli dalam rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi (Diskominfo) Jawa Timur menyita perhatian publik dan para petinggi Pemprov Jatim.
Candra Suhartawan, dari Jawa Corruption Watch (JCW Anti Korupsi) menyampaikan, inspektorat Pemprov Jatim gencar memeriksa Diskominfo Jatim dan memeriksa keterlibatan sejumlah pejabat Diskominfo Jatim dalam kasus tersebut.
Sebelumnya inspektorat menurunkan tim sebanyak 14 orang dengan surat perintah tugas Surat Perintah Tugas nomer : 004/2758/060/2022 yang dipimpin langsung Kepala Inspektorat Helmi Perdana untuk memeriksa kasus Diskominfo Jatim..
"Ada kabar lagi sekitar lingkungan Pemprov Jatim, pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan lagi dengan menerjunkan 12 orang tim yang dibagi menjadi dua. Satu tim memeriksa keuangan Diskominfo Jatim dan satu tim khusus memeriksa kasus PTT," kata Candra, Senin (12/9/2022).
Yang terbaru, ada fakta menarik dari info sekitar Diskominfo Jatim bahwa inspektorat telah memeriksa beberapa PTT baru Diskominfo Jatim yang telah direkrut pada tahun 2022 dan untuk dan inspektorat akan menindaklanjuti pemeriksaan tersebut dengan melakukan pemberkasan yang rencanannya minggu depan.
Namun beberapa pihak dilingkungan Pemprov Jatim meminta insperktorat mewaspadai tingkah laku pejabat yang berinisial PTD dan ESP yang memungkinkan untuk memakai jalur damai dengan petugas inspektorat.
"Ada pejabat Diskominfo inisial tersebut, selalu bersemboyan dikalangan Pemprov Jatim, asal bukan malaikat, semua bisa diselesaikan dengan duit," ujar salah satu pegawai dilingkungan Pemprov Jatim yang tidak ingin disebutkan namanya.
Tidak hanya itu saja, sejak kasus tersebut mencuat, pejabat Diskominfo Jatim yang berinisial PTD dan ESP telah sibuk untuk menutup pemberitaan sejumlah media dan menggelar pertemuan dengan sejumlah media di rumah makan di sekitar Jalan Jambangan Surabaya.
Mantan anggota Office Boy itu punya peran penting di dalam kantor Kominfo Jawa Timur yang selalu mengatasnamakan Kepala Dinas, setiap akan melancarkan aksinya.
"Kalo sering begitu terus, Kepala Dinas pak Hudiono iso iso kenek jaringane wong kuwi (kepala dinas pak hudiono jadi kena jaringan orang tersebut)," imbuh Candra. Bersambung.... (CAN)
Editor : Redaksi
