SURABAYA -Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jatim mengawal tahapan Pemilu 2024 melalui dunia penyiaran. Hal ini disampaikan ketika menerima audiensi KPID Jatim, Jumat malam (24/2/23) di Gedung Grahadi Surabaya.
"Saya minta KPID mengawal setiap tahapan Pemilu 2024 dengan baik. Hindari politik identitas, jaga kondusifitas Jawa Timur dan pastikan hak masyarakat dalam Pemilu terpenuhi," ungkap gubernur yang kenyang dengan pengalaman di dunia sosial kemasyarakatan tersebut.
Salah satu dari hal tersebut terkait tahap pencocokan dan penelitian (coklit) yang sedang berlangsung.
Mengenai hal ini Khofifah menyatakan, "Tahap coklit yang sedang berlangsung tolong dikawal melalui penyiaran. Imbauan dan iklan layanan masyarat yang disiarkan radio dan televisi dapat menjadi sarananya."
Menanggapi hal tersebut, Ketua KPID Jatim Immanuel Yosua menyatakan kesiapan KPID untuk mengoptimalkan koordinasi dengan KPU Jatim, Bawaslu Jatim maupun pihak terkait lainnya.
"Baik ibu gubernur, kami akan segera menindaklanjuti harapan ibu. Kami akan mengoptimalkan koordinasi dengan KPU maupun Bawaslu. Juga dengan radio dan televisi di Jawa Timur. Terutama utk tahapan Coklit yang sedang berlangsung." ungkap Yosua yang sebelumnya juga pernah menjabat sebagai Komisioner Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jatim.
Ketika ditemui usai acara, Yosua langsung melakukan rapat bersama komisioner yang hadir dalam audiensi tersebut. Mereka di antaranya Koordinator Bidang Kelembagaan Royin Fauziana, Korbid Pengelolaan Struktur dan Sistem Penyiaran Afif Amrullah, Korbid Pengawasan Isi Siaran Sundari, dan Bidang Penindakan Romel Masyukuri. Hasilnya, KPID Jatim langsung berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti Lembaga Penyiaran Swasta radio maupun Lembaga Penyiaran Publik.
"Iya, kami langsung menindak lanjuti arahan Bu Gubernur, barusan saya telepon beberapa asosiasi lembaga penyiaran di Jawa Timur untuk segera bergerak mengoptimalkan pengawalan tahapan Pemilu terutama tahapan coklit. Karena ini berkaitan dengan hak konstitusional masyarakat," kata Yosua. (IYS)
Editor : Redaksi
