JAKARTA – Kabar gembira bagi warga yang mau membeli rumah. Pasalnya, pemerintah akan memberikan potongan biaya administrasi beli rumah dan Bea Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Sedang bantuan berupa potongan biaya ini bertujuan untuk mendorong masyarakat berpenghasilan rendah alias orang miskin untuk membeli rumah.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 4 juta, Selasa (24/10/2023).
Adapun total biaya administrasi tersebut, kata Airlangga, biasanya mencapai Rp13,3 juta.
Selain itu, pemerintah juga akan menggratiskan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) atas pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar hingga Juni 2024.
Lebih lanjut, adanya kebijakan ini juga untuk meningkatkan kontribusi sektor properti terhadap PDB yang belakangan ini tercatat hanya 0,67 persen.
Apalagi, data pemerintah menunjukkan bahwa sektor tersebut membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.
Tak hanya itu, sektor tersebut juga berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31,9 persen. (*)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Rabu, 16 Sep 2026 18:11 WIB
Rabu, 16 Sep 2026 18:11 WIB
POLMAN – Kasus dugaan peredaran oli palsu dan oplosan yang sempat menghebohkan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, memasuki babak baru. D…
Rabu, 16 Sep 2026 18:06 WIB
Rabu, 16 Sep 2026 18:06 WIB
POLDA SULBAR - Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta bersama seluruh pejabat utamanya menghadiri langsung kegiatan penyerahan Laporan Hasil…
Rabu, 16 Sep 2026 15:59 WIB
Rabu, 16 Sep 2026 15:59 WIB
SURABAYA – Perkara dugaan penggelapan dana di SD Kristen Cita Hati Pakuwon City Surabaya terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam agenda p…
Rabu, 16 Sep 2026 15:53 WIB
Rabu, 16 Sep 2026 15:53 WIB
SURABAYA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo membantah seluruh dalil pembelaan terdakwa Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk dalam perkara d…
Rabu, 16 Sep 2026 15:46 WIB
Rabu, 16 Sep 2026 15:46 WIB
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Hal ini…
Rabu, 16 Sep 2026 15:44 WIB
Rabu, 16 Sep 2026 15:44 WIB
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Summarecon Agung, Adrianto Pitojo Adhi, sebagai tersangka. Adrianto ditetapkan terkait…