BACASAJA.ID - Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery menegaskan, secara pribad dia tak menginginkan calon Kapolri yang telah disodorkan Kompolnas itu merupakan 'titipan'.
"Jangan sampai ada lagi ini orangnya siapa, kelompok mana, ini satgas mana? Saya pikir masyarakat dan media sudah dengar yang kayak begitu," papar Herman, Selasa (12/1/2021).
Oleh sebab itu, pihak Komisi III DPR RI mempunyai harapan, sosok Kapolri bisa menjadi seorang pemimpin bertipe negarawan yang dapat mendorong lembaga hukum tersebut menjadi promoter yang sesungguhnya.
Terpisah, Indonesia Corruption Watch (ICW) sendiri berharap, proses penunjukkan Kapolri bisa berjalan dengan transparan. Oleh sebab itu, Presiden Joko Widodo diminta untuk memanfaatkan lembaga pengawas, seperti KPK, PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak untuk melihat rekam jejak calon Kapolri.
Dengan begitu, bisa diketahui apakah para calon Kapolri itu perah mengalami transaksi yang tidak wajar. Selain itu, kepatuhan pembayaran pajak juga bisa menjadi pertimbangan sebelum menyerahkan nama calon Kapolri itu ke parlemen.
_2.jpeg)
"Semestinya Presiden juga dapat membuka kanal untuk masukan masyarakat terhadap nama-nama kandindat yang dikirimkan Kompolnas. Nantinya masukan masyarakat tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan bagi Presiden," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana. (sua/rep/rga)
Editor : Redaksi
