Temukan Masalah PPDB 2024 di Jawa Timur, Laporkan ke Komisi E DPRD Jatim

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana. (Kominfo Jatim)
Ketua komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana. (Kominfo Jatim)

i

SURABAYA– Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur akan membuka hotline atau ruang aduan bagi masyarakat di Jaw Timur terkait jelang pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2024 sering kali mendapat sorotan terkait penerapan sistem zonasi.

Sistem zonasi yang seharusnya dapat meningkatkan peluang pelajar yang lebih dekat ke sekolah dapat diterima di sekolah negri, namun sering kali disiasati para orang tua dengan pindah KK di sekitar sekolah favorit.

Ketua Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana mengatakan komisi E telah menyiapkan langkah proaktif dalam menghadapi tantangan PPDB tingkat SMA/SMK. Utamanya, beragam upaya yang akan dilakukan para orang tua untuk mensiasati aturan PPDB. “KK harus menyertakan orang tua dan minimal tinggal selama satu tahun. Jadi, jangan coba-coba mensiasati aturan yang ada,” tegas Bunda Wara sapaan akrabnya dilansir Kominfo Jatim Jumat (17/5/2024).

Renny, daerah-daerah yang masih belum bagus dari segi pengelolaannya mengenai sistem PPDB harus mencontoh Jombang. "Jombang itu bagus, karena sejak awal sudah membikin seperti makalah. Kita saat monitoring ke Jombang juga dapat itu (makalah, red). Saya sudah keliling Jatim, satu-satunya Jombang yang bagus dan saya jadikan contoh buat daerah lain," terangnya.

Sementara itu Anggota Komisi E, Deni Wicaksono, menyatakan bahwa komisi tersebut akan membuka ruang aduan terkait permasalahan tersebut. “Kami akan membuat hotline dan ruang aduan di setiap dapil masing-masing anggota Komisi E. Karena masalah PPDB ini setiap tahun tetap menjadi perhatian,” terangnya.

Pria Politisi PDI Perjuangan Jatim tersebut, bakal melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah di berbagai Kabupaten/Kota untuk mengecek dan memfinalisasi langkah-langkah yang diambil. "Kami tidak ingin terjadi lagi pindah domisili dengan numpang KK dan lain sebagainya,”tegas Deni.

Menurutnya, langkah tersebut sebagai upaya dalam menjaga skema besar pemerataan pendidikan di Jawa Timur dapat berjalan lancar. Pra pendaftaran PPDB SMA/SMK di Jawa Timur dijadwalkan akan dimulai pada 20 Mei 2024. Ini merupakan tahapan awal sebelum pendaftaran resmi PPDB 2024 dilakukan. (Pca/hjr)

Tag :

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…