Warning KPK! Caleg Terpilih Wajib Laporkan Harta Kekayaan Sebelum Pelantikan

JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada calon legislator (caleg) terpilih untuk segera melaporkan harta kekayaannya. Imbauan ini berlaku bagi caleg terpilih DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

"KPK mengimbau kepada calon legislatif terpilih, dari DPR RI, DPRD, Kabupaten, kota, maupun provinsi. Kami mengimbau kepada mereka agar 21 hari sebelum pelantikan untuk segera dapat menyelesaikan laporan LHKPN," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika, Sabtu (8/6/2024) seperti dilansir laman RRI.

Senin, 10 Agu 2026 09:36 WIB

Ada Jadwal Check Up, Rudy Tanoe Minta Pemeriksaan KPK Dijadwal Ulang

Tessa menjelaskan, pelaporan itu harus segera diselesaikan agar tidak tersandung persoalan administrasi. "Agar tidak ada permasalahan administratif dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) ke depannya," ujarnya.

Jumat, 07 Agu 2026 14:03 WIB

KPK Minta Rudy Tanoesoedibjo Kooperatif Penuhi Panggilan Korupsi Bansos Beras

KPK sebelumnya membuat kesepakatan KPU terkait caleg harus melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kesepakatan mengenai kewajiban melaporkan LHKPN, baru disampaikan setelah KPU mengumumkan caleg yang lolos.

Kamis, 06 Agu 2026 17:20 WIB

KPK Panggil Kakak Hary Tanoe, Terkait Kasus Korupsi Penyaluran Bansos

Keputusan itu dikeluarkan KPU setelah pimpinan KPK menyurati Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari. KPU saat itu tidak mewajibkan caleg terpilih melaporkan LHKPN dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023. (*)

Editor : Redaksi