JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memastkan semangat untuk mengakselerasi transformasi digital tidak akan surut akibat insiden serangan siber pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur yang dilakukan delapan hari lalu.
"Kita tidak boleh mundur, kita harus maju terus! Digitalisasi jalan terus dan Indonesia harus bisa berada di depan, ini jangan sampai mematahkan semangat kita untuk transformasi digital," kata Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, dalam keterangannya terkait Program Satu Meja The Forum yang dikutip Minggu (30/6/2024).
Menurut Nezar, transformasi digital dapat meningkatkan efisiensi, mempermudah proses bisnis, dan memudahkan masyarakat mengakses layanan pemerintah.
Insiden serangan siber pada PDNS sendiri akan menjadi pelajaran berharga untuk memperkuat keamanan siber dalam proses transformasi digital.
"Saya kira kita memetik pelajaran yang cukup penting di sini ya dan sangat critical," tegasnya.
Nezar menyatakan, transformasi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kominfo, melainkan juga harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa.
Namun, Kementerian Kominfo memastikan desain transformasi digital di Indonesia telah memperhatikan aspek keamanan siber.
"Kesadaran ini sudah ada di Kominfo juga ketika mendesain yang namanya transformasi digital, itu include dengan pengamanannya, cyber security-nya," jelas Wamenkominfo.
Dia juga mengatakan, insiden serangan siber terhadap infrastruktur digital menjadi pelajaran penting akan ada celah dalam keamanan digital.
Kejadian ini dinilai akan selalu mendorong pengguna untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap serangan siber.
"Tidak ada tempat yang aman, itu harus ada awareness begitu, bagi semua infrastruktur digital," kata dia.
Wamenkominfo juga menyatakan pihaknya memohon maaf kepada masyarakat yang mengalami kendala akibat terganggunya layanan publik.
Dalam hal ini, Presiden Joko Widodo menurutnya telah memberikan arahan untuk melakukan pemulihan pelayanan publik secepatnya.
“Perintah Presiden ya secepatnya, jadi prioritas kita adalah layanan publik, jangan sampai masyarakat terganggu, dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menggunakan platform digital itu terganggu,” pungkas Nezar Patria. (Info Publik)
Editor : Redaksi
