JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, pemerintah tidak boleh meremehkan kasus peretasan data dalam server Pusat Data Nasional (PDN). Pernyataan tegas Ketua DPP PDIP itu, menyoroti serangan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya.
"Pemerintah tidak boleh menganggap enteng persoalan ini. DPR berharap pemerintah serius dalam melakukan evaluasi terkait dengan hal tersebut," kata Puan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (3/7/2024) dari RRI.
Baca Juga: Kejagung Teken MoU soal Penyadapan, Ketua DPR Ri: Perhatikan Hak Atas Perlindungan Data Pribadi
Antisipasi dan mitigasi, Puan menekankan, sangat penting segera dilakukan pemerintah. Jangan sampai, kejadian serupa tidak terulang pada pusat data pemerintah.
"Jangan sampai ini terulang kembali, kemudian harus dievaluasi kenapa ini bisa terjadi. Pihak-pihak yang kemudian terkait harus bisa melakukan tindak lanjut yang konkret supaya ini segera bisa berjalan normal kembali," ucap Puan.
Baca Juga: Polemik Gelar Pahlawan untuk Presiden Soeharto, Puan Maharani Beri Jawaban Makjleb
Sebelumnya, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menyampaikan perkembangan penanganan PDNS 2 Surabaya yang mendapat serangan hacker. Menko Hadi mengatakan, pada bulan Juli 2024 ini semua layanan publik yang sempat terganggu sudah bisa beroperasi normal.
Hal ini disampaikan Hadi usai menggelar rapat koordinasi tingkat menteri yang dihadiri Menkominfo, Kepala BSSN, dan Wakil Menteri BUMN, Senin (1/7/2024). Rapat ini membahas tindak lanjut perintah Presiden Jokowi agar seluruh layanan publik dapat kembali normal pada Juli 2024.
Baca Juga: Ketua DPR Puan Marani : Bubarkan Ormas yang Resahkan Masyarakat
Ia juga menyatakan pemerintah telah melakukan keamanan berlapis agar tidak terjadi lagi permasalahan serupa. Seperti insiden yang terjadi bulan Juni kemarin.
"Dari hasil rapat koordinasi, saya menyimpulkan bahwa layanan menggunakan PDNS 2 bisa aktif melaksanakan pelayanan pada bulan Juli 2024. Ini akan didukung oleh situs dingin (cold site) di Batam yang akan ditingkatkan menjadi situs panas (hot site) khusus untuk pelayanan strategis," ujar Hadi. (RRI)
Editor : Redaksi
