SURABAYA - Komisi A DPRD Jatim menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polda Jatim terkait keamanan dan pengamanan di wilayah Jatim dalam menghadapi even Peilkada Serentak 27 November 2024 di ruang rapat Komisi bidang Hukum dan Pemerintahan pada Senin (8/7/2024).
Selain pimpinan dan anggota Komisi A, turut pula hadir dalam pertemuan itu perwakilan BPKAD Jatim. Sedangkan dari Polda Jatim dipimpin Kombes Pol Makhsun Hadi selaku Kabag Dalpro Polda Jatim didampingi sejumlah Kabag, Kabid, dan Kasubag di lingkup Polda Jatim.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim, Rohani usai pertemuan mengatakan, bahwa tujuan dari RDP ini adalah untuk mendapatkan masukan dari berbagai instrumen terkait dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Dimana salah satunya adalah menyangkut sistem pengamanan yang diserahkan kepada aparat kepolisian dalam hal ini Polda maupun Polres dan Polresta yang ada di wilayah Jatim.
"Potensi kerawanan hingga terjadi chaos itu ada. Dan kita akan melaksanakan P-APBD 2024, tentu kita perlu banyak masukan terkait hibah-hibah yang ada kaitan dengan Pilkada Serentak mendatang," jelas politikus asal Partai Gerindra.
Diakui Rohani, hibah untuk Polda Jatim memang sudah dianggarkan dalam APBD Jatim. Namun dalam aplikasi dan implementasi tidak seragam sehingga perlu pendalaman dan segera dicarikan solusi.
"Sebagian Polres dan Polresta ada yang sudah dicairkan dan ada yang belum. Selain itu usulan dan realisasi juga beragam, ada yang disetujui 100 persen sampai 35 persen saja sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Makanya patut dicarikan solusi bersama agar Pilkada Serentak di Jatim berjalan aman," harapnya.
Ia mencontohkan, usulan ke Pemkab Sidoarjo sebesar Rp.10 miliar tapi realisasinya hanya Rp.3,6 miliar padahal dari segi kemampuan kami yakin mampu. Sebaliknya, di Pemkab Sumenep dari usulan Rp.10 miliar direalisasi Rp.8 miliar.
"Tentu masing-masing daerah memiliki tingkat kesulitan yang berbeda. Tapi kami berharap yang penting itu fungsional jangan sampai di lapangan keamanan tidak kondusif sehingga ukurannya bukan semata mata besaran anggaran," ungkap Rohani.
Sekedar diketahui, anggaran keamanan Pilkada Serentak 2024 yang sudah disetujui Pemprov Jatim sebesar Rp.110 miliar. Namun Polda juga membutuhkan sarana dan prasarana (Sarpras) yang urgent untuk segera dipenuhi tapi karena keterbatasan anggaran sehingga belum bisa dipenuhi.
"Sarpras robot penjinak bom milik Polda rusak karena ledakan beberapa waktu lalu sehingga butuh pengadaan yang baru tapi tak kunjung diberikan pemerintah pusat. Kebutuhan ini cukup urgent untuk keamanan di Jatim, sehingga Pempov kalau bisa membantu," kata Rohani.
Di sisi lain, ada kendala regulasi dimana bantuan hibah untuk instansi vertikal hanya sekali untuk satu tahun anggaran melalui Pergub. Sehingga ada kesulitan untuk bisa direalisasikan tahun ini. "Kami berharap regulasinya (Pergub) fleksibel jangan terlalu kaku karena ini menyangkut keamanan Jatim yang perlu menjadi prioritas bersama," tegas politikus asal Pasuruan.
Senada, Jordan Batara Goa anggota Komisi A lainnya menambahkan, bahwa kebutuhan robot penjinak bom itu cukup urgent untuk menjaga kondusivitas Jatim khususnya dalam menghadapi event besar seperti Pilkada serentak 2024.
"Kami juga meminta BPKAD Jatim konsultasi ke Bappeda untuk segera mencari solusi terkait Pergub yang menjadi kendala bantuan ke Polda Jatim. Kalau tidak bisa dirubah ya terpaksa dianggarkan di APBD 2025. Tapi kami akan perjuangkan bisa direalisasi di P-APBD 2024 ini," pungkas politikus asal PDI Perjuangan. (kominfo)
Editor : Redaksi
