SURABAYA — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Timur mengambil sikap tegas terhadap tiga kadernya yang terlibat kasus pesta narkoba di salah satu hotel di Kota Surabaya.
Sekretaris DPD Gerindra Jawa Timur Kharisma Febriansyah mengatakan, pihaknya telah membuat rekomendasi pemecatan terhadap tiga anggota DPRD tersebut setelah hasil pemeriksaan Polrestabes Surabaya menyatakan mereka terbukti mengonsumsi narkoba.
Rekomendasi sanksi pemecatan itu selanjutnya akan dikirimkan kepada Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra untuk diproses sesuai mekanisme partai.
Kharisma menegaskan, Gerindra tidak akan memberikan ruang bagi kader yang terlibat tindak pidana, terlebih penyalahgunaan narkoba yang dinilai bertentangan dengan asas dan konstitusi partai.
“Penyalahgunaan narkoba jenis apa pun merupakan pelanggaran berat, dan bagi pelaku harus diberikan sanksi tegas,” ujar Kharisma saat dikonfirmasi, Senin (5/10/2026).
Tiga kader yang kini dibayangi sanksi pemecatan tersebut masing-masing berinisial AM, anggota DPRD Kabupaten Malang; ADR, anggota DPRD Kabupaten Banyuwangi; dan ARR, anggota DPRD Kabupaten Situbondo.
Jika pemberhentian dari keanggotaan Partai Gerindra tersebut telah ditetapkan, posisi ketiganya sebagai anggota DPRD di masing-masing daerah berpotensi diproses melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW).
Di sisi lain, Kharisma menyebut proses hukum terhadap ketiga kader tersebut dilakukan melalui mekanisme rehabilitasi di Kabupaten Banyuwangi.
Langkah tersebut diambil setelah hasil asesmen medis dan pemeriksaan kepolisian mengategorikan ketiganya sebagai pengguna narkoba tingkat pemula.
“Berdasarkan hasil asesmen medis dan penyidikan yang menempatkan mereka dalam kategori pengguna pemula, ketiganya dirujuk untuk menjalani proses rehabilitasi di Banyuwangi,” jelasnya.
Sikap tegas DPD Gerindra Jatim ini menunjukkan bahwa keterlibatan kader dalam penyalahgunaan narkoba tidak hanya berujung pada proses penanganan hukum dan rehabilitasi, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap posisi politik mereka di lembaga legislatif. (dimas)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB
POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…
Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB
POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…
Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB
GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…
Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB
SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. P…
Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB
POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …
Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB
MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…
Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB
POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …
Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB
JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…
Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB
Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB
SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…
Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB
Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB
JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…