Puncak Surabaya Halal Festival 2024: Dorong UMKM Lokal Menuju Sertifikasi Halal Global

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Puncak Surabaya Halal Festival (SHF) 2024
Puncak Surabaya Halal Festival (SHF) 2024

i

SURABAYA - Surabaya Halal Festival (SHF) 2024 mencapai puncak acara di bulan Agustus 2024. Acara yang digelar Ikatan Alumni (IKA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) bekerjasama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya ini bertujuan untuk menegakkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial dan berfokus dalam sektor ekonomi serta kreatif melalui industri halal.

Dengan mengusung misi "Towards Halal Micro & Small Business Go Global", puncak acara SHF 2024 berlangsung pada tanggal 21-23 Agustus 2024 di Kompleks Alun-alun Balai Pemuda Surabaya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, hadir mewakili Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam pembukaan puncak acara SHF, Rabu (21/8/2024).

Ada banyak macam kegiatan dalam puncak SHF 2024. Mulai dari talkshow, workshop & coaching clinic, business matching, kompetisi fotografi hingga lomba mewarnai bagi anak-anak.

Bahkan, ada pula exhibition yang menarik dari sekitar 300 UMKM di Surabaya. Tidak ketinggalan juga ada pendampingan UMKM dalam proses pembuatan izin usaha Nomor Induk Berusaha (NIB), Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), dan sertifikasi halal.

Ketua Panitia Surabaya Halal Festival (SHF) 2024, Riva Siregar mengatakan bahwa SHF terbagi menjadi tiga rangkaian, yaitu pra event, main event, dan post event. Seluruh rangkaian kegiatan ini bertujuan untuk mendorong inovasi dan daya saing produk lokal UMKM Go Global melalui program sertifikasi halal.

"Upaya ini sejalan dengan pertumbuhan kesadaran mengenai pentingnya produk halal di kalangan konsumen global. Sehingga UMKM dan industri halal Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dan berkontribusi lebih besar pada perekonomian nasional," kata Riva Siregar, Rabu (21/8/2024).

Ketua Umum Ikatan Alumni (IKA) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Manyar ini juga menyatakan bahwa ada sekitar 3.600 UMKM yang mendapatkan pendampingan dalam SHF 2024. Dari jumlah tersebut, 2.000 UMKM di antaranya telah didaftarkan untuk sertifikasi halal.

"Yang mendaftar sekarang sudah 3.600 (UMKM). 1.600 UMKM dalam proses, sedangkan yang 2.000 sudah didaftarkan sertifikasi halal pada saat pendampingan di lima lokasi," ujar Reva.

Sebelum mendapatkan sertifikasi halal, setiap UMKM harus memenuhi persyaratan. Untuk itu, pihaknya menggandeng Pemkot Surabaya dan beberapa pihak terkait dalam memberikan pendampingan UMKM tersebut. "Jadi setiap Sabtu-Minggu dalam satu bulan terakhir kita sudah melakukan pendampingan, cuma di-clustering UMKM per wilayah," bebernya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dikopumdag) Kota Surabaya, Dewi Soeriyawati menyampaikan bahwa melalui SHF 2024, pihaknya menargetkan 1000 UMKM self declare atau risiko rendah memiliki sertifikat halal. "Untuk UMKM safe declare atau risiko rendah, targetnya itu 1000. Tapi kemarin yang daftar itu sampai 3.600 UMKM," kata Dewi.

Dewi menjelaskan bahwa selain memenuhi persyaratan, untuk mendapatkan sertifikasi halal, UMKM juga harus mengeluarkan biaya. Nah, melalui event ini pihaknya menyiapkan pendanaan gratis sertifikasi halal bagi 1.000 UMKM. "Jadi kita utamakan dulu yang makanan dan minuman risiko rendah, itu kita dahulukan," imbuhnya.

Ia juga menyatakan bahwa saat ini ada sekitar 19.000 UMKM makanan dan minuman di Surabaya yang sudah sertifikasi halal. Jumlah tersebut dalam waktu dekat akan bertambah menjadi 21.000 UMKM dengan adanya SHF 2024. "Ini kemarin targetnya (SHF) 1.000 UMKM, menjadi 2.000. Tapi kemarin yang daftar ada 3.600 UMKM," katanya.

Nah, karena kuota yang disiapkan melalui SHF melebihi target pendaftar, Dewi menyatakan bahwa Dikopumdag Surabaya berencana menjalin kerjasama dengan beberapa pihak, terkait pendanaan sertifikasi halal untuk UMKM.

"Karena sertifikasi halal itu tidak gratis, bayarnya sekitar Rp250 ribu, sehingga nanti kita akan carikan CSR (Corporate Social Responsibility), seperti menitipkan kepada asosiasi karena mereka juga punya program sertifikasi halal," pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

Kasus Oli Palsu, Polda Sulbar Limpahkan Tersangka HZ ke Kejaksaan Polman 

Kasus Oli Palsu, Polda Sulbar Limpahkan Tersangka HZ ke Kejaksaan Polman 

Rabu, 16 Sep 2026 18:11 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 18:11 WIB

POLMAN – Kasus dugaan peredaran oli palsu dan oplosan yang sempat menghebohkan Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, memasuki babak baru. D…

Kapolda Sulbar Beserta PJU Ikuti Penyerahan LHP Keuangan dan Grand Entry Meeting Audit Semester II 2026

Kapolda Sulbar Beserta PJU Ikuti Penyerahan LHP Keuangan dan Grand Entry Meeting Audit Semester II 2026

Rabu, 16 Sep 2026 18:06 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 18:06 WIB

POLDA SULBAR - Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Adi Deriyan Jayamarta bersama seluruh pejabat utamanya menghadiri langsung kegiatan penyerahan Laporan Hasil…

Pledoi di PN Surabaya, Goli Korlita Bantah Penggelapan Dana SD Cita Hati

Pledoi di PN Surabaya, Goli Korlita Bantah Penggelapan Dana SD Cita Hati

Rabu, 16 Sep 2026 15:59 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 15:59 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan penggelapan dana di SD Kristen Cita Hati Pakuwon City Surabaya terus bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya. Dalam agenda p…

JPU Bantah Pledoi Terdakwa Deposito OSO, Sebut Janji Bunga 13 Persen Tak Sesuai Kenyataan

JPU Bantah Pledoi Terdakwa Deposito OSO, Sebut Janji Bunga 13 Persen Tak Sesuai Kenyataan

Rabu, 16 Sep 2026 15:53 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 15:53 WIB

SURABAYA – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Damang Anubowo membantah seluruh dalil pembelaan terdakwa Agustin Widyawati dan Ranto Hensa Barlin Sidauruk dalam perkara d…

Soal Pemanggilan Nusron Wahid, KPK Minta Tunggu Proses Penyidikan Berjalan

Soal Pemanggilan Nusron Wahid, KPK Minta Tunggu Proses Penyidikan Berjalan

Rabu, 16 Sep 2026 15:46 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 15:46 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Hal ini…

KPK: Bos Summarecon Suap Orang Kepercayaan Menteri ATR/BPN Rp1,5 Miliar

KPK: Bos Summarecon Suap Orang Kepercayaan Menteri ATR/BPN Rp1,5 Miliar

Rabu, 16 Sep 2026 15:44 WIB

Rabu, 16 Sep 2026 15:44 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PT Summarecon Agung, Adrianto Pitojo Adhi, sebagai tersangka. Adrianto ditetapkan terkait…