Risma-Gus Hans Siap Gratiskan Biaya SMA se-Jatim

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Tri Rismaharini saat safari politik ke Malang
Tri Rismaharini saat safari politik ke Malang

i

MALANG – Bakal Calon Gubernur Jawa Timur (Jatim), Tri Rismaharini mengatakan, ketika terpilih akan merealisasikan program sekolah gratis di seluruh SMA di Jatim.

Hal itu disampaikan saat Risma membuka deklarasi relawan Koalisi Rakyat Bersatu (KaREB) di Kota Malang pada Minggu (15/9/2024).

“Provinsi Jatim ini kan kebetulan memegang SMA. Jadi, Insya Allah nanti sekolah SMA di seluruh Jatim semua gratis,” ujar Risma didampingi bakal Calon Wakil Gubernur Jatim, Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans.

Dilansir laman resmi PDIP Jatim, Risma mengaku, tugas menjadi Gubernur Jatim bukan hal mudah. Apalagi dia juga pernah menjabat sebagai Menteri Sosial (Mensos) RI dan pernah memegang seluruh data terutama di wilayah Jatim.

Tak hanya soal pendidikan, Risma juga bercerita soal pekerja migran ilegal yang ternyata masih banyak di Indonesia.

Menurutnya, persoalan pekerja migran ilegal ini adalah salah satu pekerjaan rumah (PR) yang berat bagi negara yang perlu diperhatikan.

“Yang parah itu banyak pekerja migran. Pekerja migran ilegal ini banyak. Ini mereka banyak yang dipulangkan,” sebutnya.

Melihat persoalan itu, dia bersama dengan Gus Hans memantapkan diri untuk terjun di Pilgub Jatim 2024. Tujuannya untuk menyelesaikan tantangan yang saat ini tengah dihadapi pemerintah, utamanya di wilayah Jatim.

Niat tersebut semakin kuat, setelah mendapatkan banyak dukungan dari para relawan.

“Insya Allah kalau kami (siap). Kami turun selalu ke masyarakat mendengar apa yang diinginkan,” tuturnya.

Dari situ, Risma berpesan kepada para relawan untuk mengamankan suaranya di Pilkada 2024 Jatim mendatang.

“Saya sampaikan di awal, kita butuh relawan banyak untuk mengamankan suara kita,” tandasnya. (*)

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…