Operasi Zebra di Jawa Timur Dimulai! Sasar 14 Pelanggaran Pengendara, Apa Saja?

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wadirlantas Polda Jatim AKBP Lukman Cahyono
Wadirlantas Polda Jatim AKBP Lukman Cahyono

i

SURABAYA - Direktorat Lalulintas Polda Jatim menggelar apel operasi zebra 2024. Dimulai tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024. Dan, ada 17 pelanggar lalu lintas yang akan ditilang.

" Operasi zebra ini dilaksanakan tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024,"tegas Wadirlantas Polda Jatim AKBP Lukman Cahyono S.I.K. MH, Senin 14 Oktober 2024.

Menurut Wadirlantas Polda Jatim AKBP Lukman Cahyono, operasi zebra ini untuk mendukung pelaksanaan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 20 Oktober 2024.

Ditambah operasi zebra ini, imbuh Lukman untuk menjaga ketertiban, keamanan serta keselamatan berlalu lintas yang kondusif.

"Operasi ini ada penekanan pada dukungan suksesnya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih serta menciptanya Kamseltibcar yang aman dan nyaman,"tegas mantan Kapolres Kediri.

Selain ikut mengamankan jalannya pelantikan presiden dan wakil presiden, ada 14 pelanggaran yang akan dilakukan tindakan tegas tilang yakni:

1.Penggunaan Rotator dan sirene yang tidak sesuai.

2. Penertiban plat nomor kendaraan yang rahasia atau plat dinas.

3. Pengemudi dibawah umur.

4. Kendaraan yang melawan arus.

5. Memakai kendaraan dibawah pengaruh Alkohol.

6. Menggunakan ponsel saat berkendara.

7.Tidak memakai sabuk kendaraan saat berkendara mobil.

8. Memakai kendaraan melampaui batas kecepatan.

9. Mengendarai motor dengan berboncengan lebih dari satu orang.

10. Memakai kendaraan mobil atau lebih yang tidak layak.

11. Memakai kendaraan roda empat atau lebih yang tidak dilengkapi perlengkapan standar.

12. Memakai kendaraan bermotor tidak dilengkapi surat surat kendaraan.

13. Melanggar Marka jalan atau bahu jalan.

14. Penyalahgunaan tanda nomer kendaraan bermotor diplomatik.

Masih kata Lukman, bagi pelanggar lalu lintas akan dikenakan sanksi mulai dari teguran hingga tilang. (*)

Berita Terbaru

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…