JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen diberlakukan secara selektif seperti untuk barang mewah. Sementara untuk rakyat kecil lainnya, tetap mendapat perlindungan.
"Sudah diberi penjelasan PPN adalah undang-undang, ya kita akan laksanakan, tapi selektif hanya untuk barang mewah. Untuk rakyat yang lain kita tetap lindungi, sudah sejak akhir 2023 pemerintah tidak memungut yang seharusnya dipungut," kata Presiden.
Presiden menjelaskan, PPN itu merupakan pengenaan pajak yang akan digunakan untuk membantu rakyat kecil. "Untuk membela, membantu rakyat kecil ya," ucap Presiden.
"Jadi kalaupun naik itu hanya untuk barang mewah," kata Kepala Negara. Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun sebelumnya mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan PPN 12 persen, karena hanya dikenakan untuk barang kategori mewah.
Mengenai PPN 12 persen, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sebelumnya sudah menyatakan kesepakatannya. DEN melihat, pengenaan PPN 12 bukanlah keputusan merugikan.
Menurut DEN, PPN 12 persen bertujuan untuk mengimbangi penerimaan negara, menjaga daya beli dan kondisi dunia usaha. Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto sudah membahas secara rinci mengenai PPN. (*)
Editor : Redaksi
Berita Terbaru
Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB
Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB
JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…
Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB
Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB
Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …
Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB
Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB
SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …
Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB
Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB
JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…
Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB
Selasa, 21 Jul 2026 10:04 WIB
POLDA SULBAR- Menegaskan komitmen nyata menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas), Direktorat Lalu Lintas …
Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB
Senin, 20 Jul 2026 20:05 WIB
JAKARTA– Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian f…