Presiden Prabowo Minta Jaksa Agung Banding Vonis Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah Rp300 Triliun

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Presiden Prabowo Subianto membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024) Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr
Presiden Prabowo Subianto membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) di Kantor Bappenas, Jakarta, Senin (30/12/2024) Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

i

JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto meminta Jaksa Agung ST Burhanuddin melakukan banding terhadap vonis hakim kepada terdakwa Harvey Moeis. Demikian disampaikannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, Senin (30/12/2024).

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman enam tahun enam bulan penjara kepada Harvey. Suami artis Sandra Dewi itu terlibat kasus korupsi pengelolaan tata niaga timah yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan vonis tersebut sangat ringan jika dibandingkan dengan kerugian fantastis yang dialami negara. "Kalau sudah jelas melanggar dan mengakibatkan kerugian triliun rupiah, vonisnya jangan terlalu ringan," ucapnya menegaskan.

Usai menanggapi vonis tersebut, Kepala Negara langsung meminta Jaksa Agung untuk naik banding. "Naik banding ya, vonisnya 50 tahun kira-kira," katanya menekankan.

Presiden juga memerintahkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Adrianto, memberikan atensi terhadap penerapan kurungan Harvey. Hal itu bertujuan agar masyarakat tidak tersakiti dan terkhianati dengan adanya sanksi bagi para pelaku korupsi.

"Rakyat di pinggir jalan itu mengerti rampok ratusan triliunan ternyata vonisnya hanya sekian tahun," ujarnya. Sehingga ini harus diawasi agar jangan sampai rakyat berpikir mereka dapat fasilitas AC, kulkas, atau televisi di penjara. (RRI)

Berita Terbaru

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Menhut Raja Julo Berpeluang Jadi Tersangka Gratifikasi Amplop Kuansing

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 11:48 WIB

JAKARTA- Menteri Kehutanan (Menhut), Raja Juli Antoni berpeluang ditetapkan sebagai tersangka apabila Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti adanya…