Aksi "Indonesia Gelap" di DPRD Jatim Berakhir Ricuh

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Aksi demo di DPRD Jatim
Aksi demo di DPRD Jatim

i

SURABAYA- Demo mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Gedung DPRD Jatim berakhir ricuh pada Senin (17/2/2025). Kericuhan terjadi ketika para pendemo hendak maju melewati batas pagar kawat yang dipasang polisi.

Polisi kemudian menembakkan water cannon ke arah para pendemo. Mereka pun berhamburan menjauhi tempat yang terkena semprotan water cannon.

Sejumlah mahasiswa yang tidak terima, melempar benda seperti botol minum ke arah polisi yang berjaga di depan gedung DPRD Jatim.

Sebagai informasi, aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB itu diikuri ratusan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Unair, ITS, UPN Veteran, UINSA dan perguruan tinggi lainnya.

Dalam aksinya, massa membawa bendera, poster, spanduk dan keranda bertuliskan "Indonesia Gelap". Usai berorasi, mahasiswa membakar keranda di depan gerbang masuk DPRD Jatim.

Ketua DPRD Musyafak Rouf akhirnya menemui para pendemo. Dalam kesempatan itu, Musyafak bersama politisi PDIP Fuad Bernardi naik ke atas mobil komando. Kemudian keduanya menandatangani tuntutan dari para demonstran.

"Saya sudah membaca tuntutannya dan akan segera menyampaikan ke pemerintah pusat," ujar Musyafak.

Akan tetapi, massa mendesak agar Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf menelepon Presiden Prabowo Subianto atau Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun, tuntutan mahasiswa ini tak dikabulkan Musyafak.

Penolakan ini membuat mahasiswa marah dan meluapkan emosinya dengan merusak kawat berduri. Situasi menjadi ricuh. Polisi kemudian membubarkan massa dengan water cannon.

Aulia Thaariq Akbar Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Jatim Menggugat sekaligus Ketua BEM Unair mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons dari kebijakan meresahkan di bawah Prabowo-Gibran.

“Kami muak melihat hak-hak rakyat dirampas atas nama efisiensi, sementara kepentingan elite terus diutamakan,” katanya.

Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, kata dia, banyak mencederai cita-cita reformasi.

“Sudah terlalu banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, oleh karenanya keresahan masyarakat mulai tak terbendung,” ungkapnya. (*)

Berita Terbaru

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Mamuju Run Jilid 2, Kapolda Sulbar Dukung Penuh Keamanan dan Keselamatan

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 10:09 WIB

Event kali ini menargetkan peserta 4.500 orang.…

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Mantan Dirut KBS Jadi Ditahah Kejati Jatim Usai Jadi Tersangka Korupsi Rp10,2 Miliar

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

Rabu, 22 Jul 2026 08:54 WIB

SURABAYA- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur menetapkan mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PD TS KBS) Choirul Anwar…

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…