SURABAYA- Demo mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” di depan Gedung DPRD Jatim berakhir ricuh pada Senin (17/2/2025). Kericuhan terjadi ketika para pendemo hendak maju melewati batas pagar kawat yang dipasang polisi.
Polisi kemudian menembakkan water cannon ke arah para pendemo. Mereka pun berhamburan menjauhi tempat yang terkena semprotan water cannon.
Baca Juga: Gubernur Khofifah-Wagub Emil Sampaikan Visi dan Misi di Hadapan Anggota DPRD Jatim
Sejumlah mahasiswa yang tidak terima, melempar benda seperti botol minum ke arah polisi yang berjaga di depan gedung DPRD Jatim.
Sebagai informasi, aksi unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 13.00 WIB itu diikuri ratusan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Unair, ITS, UPN Veteran, UINSA dan perguruan tinggi lainnya.
Dalam aksinya, massa membawa bendera, poster, spanduk dan keranda bertuliskan "Indonesia Gelap". Usai berorasi, mahasiswa membakar keranda di depan gerbang masuk DPRD Jatim.
Ketua DPRD Musyafak Rouf akhirnya menemui para pendemo. Dalam kesempatan itu, Musyafak bersama politisi PDIP Fuad Bernardi naik ke atas mobil komando. Kemudian keduanya menandatangani tuntutan dari para demonstran.
"Saya sudah membaca tuntutannya dan akan segera menyampaikan ke pemerintah pusat," ujar Musyafak.
Baca Juga: Fraksi PDIP DPRD Jatim Siap Terdepan Kawal Program-program Pemerintah Pro Rakyat
Akan tetapi, massa mendesak agar Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf menelepon Presiden Prabowo Subianto atau Ketua DPR RI Puan Maharani. Namun, tuntutan mahasiswa ini tak dikabulkan Musyafak.
Penolakan ini membuat mahasiswa marah dan meluapkan emosinya dengan merusak kawat berduri. Situasi menjadi ricuh. Polisi kemudian membubarkan massa dengan water cannon.
Aulia Thaariq Akbar Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Jatim Menggugat sekaligus Ketua BEM Unair mengatakan, aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons dari kebijakan meresahkan di bawah Prabowo-Gibran.
Baca Juga: DPRD Jatim Desak Investigasi Mendalam Terkait SHM Laut Sumenep
“Kami muak melihat hak-hak rakyat dirampas atas nama efisiensi, sementara kepentingan elite terus diutamakan,” katanya.
Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, kata dia, banyak mencederai cita-cita reformasi.
“Sudah terlalu banyak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat, oleh karenanya keresahan masyarakat mulai tak terbendung,” ungkapnya. (*)
Editor : Redaksi
