PROBOLINGGO - Berada di posisi angka 6,3 tahun dalam hal rata-rata lama sekolah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo kembali menjadi perhatian.
Hal itu, disampaikan anggota DPRD Kabupaten Probolinggo dari Komisi IV, Arief Hidayat, yang menekankan perlunya penyelenggaraan pendidikan kesetaraan bagi penerima Bantuan Sosial (Bansos) sebagai solusi untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan.
Meskipun gagasan ini bukan hal baru, Arief mengajukan usulan ini secara resmi setelah serah terima jabatan (sertijab) Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
Saat pengumuman visi dan misi, permasalahan IPM pun turut dibahas.
Momentum ini dianggap tepat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat yang harus menjadi prioritas bagi kepemimpinan yang baru.
"Kita menyadari bahwa rata-rata lama sekolah yang rendah masih menjadi tantangan serius bagi Kabupaten Probolinggo. Banyak penerima bansos yang terpaksa harus putus sekolah karena keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, pendidikan kesetaraan menjadi langkah strategis agar mereka tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan," ungkap Arief Senin, 3 Maret 2025.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menegaskan pentingnya kerjasama yang sinergis antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, Kementerian Agama, serta lembaga pendidikan nonformal untuk melaksanakan program ini.
"Jika program ini dapat terintegrasi dengan skema bantuan sosial, masyarakat tidak hanya akan mendapatkan dukungan ekonomi, tetapi juga kesempatan untuk meningkatkan taraf pendidikan mereka," tambahnya.
Usulan ini diharapkan akan mendapatkan perhatian serius, sejalan dengan visi kepemimpinan baru Kabupaten Probolinggo yang bertekad untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
DPRD berharap agar usulan ini segera ditindaklanjuti, sehingga program pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan dampak nyata pada peningkatan IPM daerah. (DRW)
Editor : Redaksi
