PROBOLINGGO - Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tengah melaksanakan Uji Petik Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) sebagai bagian dari verifikasi data penerima manfaat.
Meski anggaran operasional bukan kendala teknis utama, fakta di lapangan menunjukkan bahwa SDM Program Keluarga Harapan (PKH) harus menggunakan honor mereka sendiri untuk menutupi biaya operasional selama ground checking.
Proses uji petik ini tidak hanya menuntut ketelitian dalam pengisian kuesioner secara online, tetapi juga menghadapi tantangan seperti kendala jaringan dan waktu pelaksanaan yang bertepatan dengan bulan Ramadan.
Kondisi ini semakin berat karena tidak adanya anggaran operasional yang dialokasikan untuk SDM PKH, baik dari Kemensos maupun BPS.
Arief Hidayat salah satu anggota DPRD yang ikut mendampingi SDM PKH di lapangan menyayangkan situasi ini.
"Saya yakin SDM PKH tidak akan mengeluh karena mereka sudah teruji, tetapi alangkah baiknya jika anggaran operasional ini juga dipikirkan oleh Kemensos dan BPS," ujar Cak Dayat, sapaan akrabnya Selasa 25 Maret 2025.
Ia menambahkan bahwa tanpa anggaran operasional yang jelas, SDM PKH harus mengorbankan honor mereka untuk kebutuhan survei.
“Bisa jadi teman-teman SDM PKH tidak bisa berlebaran dengan nyaman karena honor mereka terpakai sebagai operasional ground checking,” lanjutnya.
Ingat bahwa teman teman juga punya tanggungjawab atas keluarga mereka apalagi momentum lebaran ini, tentunya keluarga mereka juga perlu dipikirkan,"pungkasnya.
Untuk kabupaten Probolinggo, Progress Uji Petik 40%, rata-rata hampir semua kecamatan, contoh untuk Kecamatan Leces sudah 44% per tanggal 24 Maret 2025 (hari ini).
Oleh karena itu, diharapkan ada perhatian lebih dari pemerintah untuk mengalokasikan anggaran operasional uji petik DTSEN agar beban SDM PKH tidak semakin berat.
Keberhasilan program ini bergantung pada dedikasi mereka di lapangan, sehingga sudah sepantasnya mereka mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah.
Editor : Redaksi
