Nilai Reformasi Birokrasi Surabaya Terbaik Nasional, Wali Kota Eri Cahyadi Terima Penghargaan

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Eri Cahyadi menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)
Wali Kota Eri Cahyadi menerima penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB)

i

SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional. Dalam evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) tahun 2024, Surabaya berhasil meraih nilai tertinggi nasional. Atas capaian tersebut, Pemkot Surabaya menerima penghargaan langsung dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, kepada Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, dalam acara Rapat Koordinasi Kebijakan RB 2025-2029 serta Pengumuman Hasil Evaluasi Indeks RB Tahun 2024. Acara tersebut digelar di Kantor Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (30/4/2025).

“Pemerintah Kota Surabaya berhasil memperoleh nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2024 tertinggi nasional, dengan perolehan nilai 100,67 dengan nilai 86,39 untuk RB General dan nilai 14,28 untuk RB tematik,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Kamis (1/5/2025).

Wali Kota Eri menjelaskan bahwa capaian ini merupakan hasil dari berbagai perbaikan tata kelola yang telah dilakukan Pemkot Surabaya. Berdasarkan evaluasi indikator RB General oleh kementerian/lembaga meso, Surabaya mendapatkan nilai 86,39, tertinggi dibandingkan seluruh pemerintah kabupaten dan kota se-Indonesia.

“Hal ini ditunjukkan dengan hasil perolehan Pemkot Surabaya tahun 2024 dengan nilai yang sangat baik pada sebagian besar Indikator RB General. Kementerian/Lembaga Meso juga mengakui RB Surabaya sangat baik dilihat dari indikator RB General yang keluarkan oleh setiap K/L meso,” jelas dia.

Beberapa indikator unggulan yang berhasil diraih antara lain Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan skor 90,24, tertinggi di antara pemerintah kabupaten dan kota. Disusul Indeks Berakhlak dengan nilai 84,2, serta Survei Kepuasan Masyarakat dengan skor 97,21, tertinggi di antara seluruh pemerintah kota.

"Tidak hanya itu, Sistem Merit Surabaya juga memperoleh nilai paling tinggi untuk seluruh pemerintah kota di Indonesia, dengan nilai 393," jelas Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ini.

Dalam pelaksanaan RB berdampak, Wali Kota Eri memaparkan bahwa Pemkot Surabaya telah merancang dan melaksanakan rencana aksi pada seluruh tema RB tematik. Tema-tema tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan realisasi investasi hingga digitalisasi administrasi pemerintahan. "Selain itu, kami juga fokus pada penanganan stunting, penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Pemkot Surabaya, Noer Oemarijati menyampaikan bahwa keberhasilan Surabaya ini tidak terlepas dari komitmen terhadap perbaikan tata kelola yang berkelanjutan.

"Melalui komitmen terhadap perbaikan tata kelola yang berkelanjutan, Kota Surabaya mencatat sejumlah capaian strategis. Antara lain, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun Provinsi Jawa Timur,” jelas Noer.

Noer juga mengungkap keberhasilan dalam penanganan stunting yang menunjukkan hasil signifikan. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya juga terus meningkat, disertai perbaikan berbagai indikator makro lainnya. "Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya terus meningkat dan menjadi yang tertinggi di Provinsi Jawa Timur," bebernya.

Menurut Noer, keberhasilan RB tematik juga tidak lepas dari inovasi-inovasi yang dibangunan oleh Pemkot Surabaya. Seperti di antaranya, pemberdayaan UMKM melalui platform e-peken hingga program padat karya. "Selain itu, pemanfaatan aplikasi Sayang Warga juga efektif dalam menurunkan prevalensi stunting khususnya pada keluarga balita yang membutuhkan intervensi," pungkasnya. (*)

Berita Terbaru

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Rangkaian Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, Ini Makna Filosofi Tari Bedhaya Ketawang

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:39 WIB

SURAKARTA — Karaton Surakarta Hadiningrat melaksanakan salah satu rangkaian penting menuju Tingalan Dalem Jumenengan SISKS Paku Buwana XIV, yakni latihan p…

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Karhutla Mengintai, Kapolres Mateng Minta Warga Tak Bakar Lahan

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 17:23 WIB

MAMUJU TENGAH – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamuju Tengah (Mateng) AKBP Ari P…

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Antisipasi El Nino, Kapolres Mamasa Imbau Warga Waspada Karhutla

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 16:39 WIB

MAMASA – Menghadapi musim kemarau yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), Kapolres Mamasa AKBP Ariantony Utama Bangalino, S…

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Di SMAN 2 Mamuju, Polantas Hadir Melayani dan Tanamkan Kesadaran Keselamatan Berlalu Lintas Sejak Dini

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 13:25 WIB

POLDA SULBAR  - Komitmen Polantas Polda Sulbar hadir melayani masyarakat terus dilakukan. Kali ini, perhatian tertuju pada generasi pelajar di SMAN 2 Mamuju, …

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Bidik Tersangka Baru dari DPR? Korupsi Kuota Haji, KPK Telaah Dugaan Permintaan Uang Panja Komisi VIII

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:47 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan seluruh fakta dalam persidangan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 akan ditelaah. Salah satu…

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Kejaksaan Negeri Magetan Sita Uang Rp1,1 Miliar dari 3 Tersangka Kasus Pokir DPRD

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

Sabtu, 05 Sep 2026 11:40 WIB

MAGETAN- Penyidikan dugaan korupsi anggaran Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Magetan tahun anggaran 2020-2024 memasuki tahap akhir. Kejaksaan Negeri (Kejari)…