Wali Kota Eri Cahyadi Lantik 223 Pejabat, Tegaskan Birokrasi untuk Pelayanan Publik

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Wali Kota Eri Cahyadi usai melantik ratusan pejabat Pemkot Surabaya
Wali Kota Eri Cahyadi usai melantik ratusan pejabat Pemkot Surabaya

i

SURABAYA- Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas pada Sabtu (31/5/2025). Prosesi pelantikan yang berlangsung di Graha Sawunggaling ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Surabaya (HJKS) ke-732.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Sebanyak 223 pejabat dari berbagai Perangkat Daerah (PD) resmi dilantik untuk menempati posisi baru sesuai hasil asesmen.

Dalam sambutannya, Wali Kota Eri Cahyadi menekankan pentingnya rotasi jabatan sebagai bagian dari pengembangan diri Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Saya pernah menyampaikan bahwa jabatan itu tidak boleh terlalu lama. Cukup 2 tahun, maksimal 2,5 tahun, harus bisa berpindah kepada jabatan yang lainnya,” ujar Wali Kota Eri.

Ia juga menjelaskan bahwa rotasi jabatan ini bertujuan agar para ASN dapat merasakan tantangan di berbagai posisi. Dengan demikian, wawasan dan kemampuan analisis mereka akan berkembang secara menyeluruh.

“Bayangkan kalau satu orang akan di titik tertentu saja, maka ilmunya tidak akan pernah berkembang,” tegasnya.

Usai prosesi pelantikan, Wali Kota Eri menuturkan bahwa dari 223 pejabat yang dilantik, sebanyak 55 di antaranya adalah pejabat yang naik jabatan berdasarkan proposal yang diajukan. Sedangkan sisanya mengalami rotasi sesuai hasil asesmen.

“Ini pelantikan 223 orang, mulai dari Eselon II dan Eselon III. Dan pelantikan ini, 55-nya adalah orang yang naik menggeser yang lainnya berdasarkan proposal yang masuk,” katanya.

Ia kembali menekankan bahwa rotasi jabatan dilakukan untuk memecah zona nyaman ASN yang telah menduduki posisi lebih dari dua tahun. Tujuannya adalah agar setiap ASN memiliki pengalaman lintas sektor dalam perangkat daerah.

“Sehingga semua pegawai negeri itu ada perjalanannya, ada turnya ke seluruh PD. Sehingga dia bisa merasakan, oh bebannya PD lain seperti ini,” terangnya.

Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu menilai bahwa pengalaman lintas PD akan meningkatkan kemampuan analisis seorang ASN dalam menghadapi berbagai persoalan dan kegiatan pemerintahan. “Sehingga ini bisa menambah kemampuan mereka untuk melakukan analisa-analisa sebuah kegiatan,” tambahnya.

Di samping itu, Wali Kota Eri juga mengungkapkan bahwa pelantikan ini merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Seluruh perubahan struktural telah memperoleh izin resmi dari instansi terkait. “Karena sekarang terkait dengan perubahan apapun yang ada di pemerintahan, terkait struktural, maka harus mendapatkan izin dari BKN dan Kemendagri,” jelasnya.

Selain itu, kata dia, pelantikan ini juga dilakukan berdasarkan prinsip Sistem Merit. Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) menjadi pihak yang menilai dan menentukan penempatan ASN berdasarkan kompetensi, pengalaman, dan evaluasi mendalam. “Tim Baperjakat memiliki cerita, memiliki alasan, memiliki hitungan dan itu yang menyebabkan pelantikan ini terjadi,” paparnya.

Karena itu, ia meminta Tim Baperjakat untuk menempatkan pejabat sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensinya. Baginya, ASN di posisi teknis harus memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. Sedangkan untuk posisi manajerial, dibutuhkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

“Kalau dia di pelaksana teknis seperti Eselon III Kabid-kabidnya, maka harus orang yang tahu (teknis) ilmunya. Kalau dia manajerial, maka dibutuhkan sekolah pasca sarjana untuk S2, sampai dia doktor,” terangnya.

Sebagai contoh, ia menekankan pentingnya pemahaman mendalam di bidang hukum bagi pejabat yang ditempatkan di Bagian Hukum dan Kerjasama Kota Surabaya. Bagi dia, pejabat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, harus paham betul teknis ilmunya.

“Misal kalau saya jadi sarjana hukum, magister hukum, tapi ketika saya menjadi Kasubag di Bagian Hukum (itu tidak sesuai), karena saya tidak menguasai perdata dan pidana. Karena saya menguasai perdata dan pidana terkait dengan proyek. Maka saya berharap itu juga diatur," pintanya.

Ia pun kembali menekankan bahwa birokrasi harus menjadi pilar utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan kota, bukan sebagai alat politik. Baginya, birokrasi adalah instrumen pelayanan masyarakat, bukan alat politik kekuasaan. “Sekali lagi saya tegaskan, birokrasi bukan untuk kepentingan politik, tapi birokrasi untuk pelayanan publik,” pungkasnya. (*) 

 

Berita Terbaru

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…

Kapolda Sulbar Tekankan Pengamanan Humanis dan Netralitas Personel, Pastikan Pemilihan Wakil Gubernur Berjalan Kondusif

Kapolda Sulbar Tekankan Pengamanan Humanis dan Netralitas Personel, Pastikan Pemilihan Wakil Gubernur Berjalan Kondusif

Kamis, 19 Nov 2026 19:31 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:31 WIB

MAMUJU– Polda Sulawesi Barat mematangkan kesiapan pengamanan Pemilihan Wakil Gubernur Sulawesi Barat melalui rapat koordinasi dan konsolidasi bersama para P…

Kapolda Sulbar Pimpin Sertijab Wakapolda, Semangat Estafet Kepemimpinan Terus Berlanjut

Kapolda Sulbar Pimpin Sertijab Wakapolda, Semangat Estafet Kepemimpinan Terus Berlanjut

Kamis, 19 Nov 2026 16:16 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 16:16 WIB

POLDA SULBAR - Kapolda Sulbar, Irjen Pol. Totok Suharyanto memimpin upacara serah terima jabatan Wakapolda menandai berakhirnya masa pengabdian Brigjen Pol.…

Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek

Nama Kadisdikbud Pamekasan Disorot, Massa Ungkap Dugaan Setoran Rp 10 Juta untuk Jabatan Kepsek

Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 15:45 WIB

PAMEKASAN – Dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah hingga pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) mencuat di Kabupaten Pamekasan, Jawa T…

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

POLDA SULBAR – Pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Marano 2026 yang digelar Polda Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan k…