Mabes TNI Segera Resmikan Struktur Baru: 5 Kodam Baru, Kodaeral, Status Kopassus, Marinir, Kopasgat

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ilustrasi TNI
Ilustrasi TNI

i

JAKARTA – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) bakal meresmikan struktur baru tiga matra secara besar-besaran. Perubahan struktur ini mulai pembentukan lima Komando Daerah Militer (Kodam) baru, penggantian Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) menjadi Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral), dan peningkatan status Landasan Udara (Lanud) dari tipe B ke A.

Selain itu, organisasi elite seperti Komando Pasukan Khusus (Kopassus), Korps Marinir (Kormar), dan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) juga mengalami perubahan signifikan.

Jabatan komandan yang sebelumnya dipimpin perwira tinggi bintang dua, akan dinaikkan menjadi bintang tiga. Maka, jabatan komandan berubah menjadi panglima.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi membenarkan rencana restrukturisasi ini. Namun, ia meminta publik menunggu pengumuman resmi yang direncanakan berlangsung pada Agustus 2025, bersamaan dengan upacara tradisi kehormatan militer di Pusdiklatpassus Batujajar.

“Ada rencana, kita tunggu. Ada beberapa Kodam baru, lima Kodam baru. Kemudian peningkatan status Kopassus, Marinir, Kopasgat, pembentukan Kodaeral. Kita tunggu tanggal mainnya,” ujar Kristomei seperti dilansir Republika, Selasa (15/7/2025).

Kristomei menegaskan, perubahan struktur ini tidak akan menambah jumlah personel TNI. Penambahan pasukan justru difokuskan pada pembentukan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di seluruh Indonesia untuk memperkuat pertahanan nasional.

Informasi yang beredar menyebutkan, peresmian struktur baru TNI ini akan dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, menandai pentingnya transformasi ini dalam memperkuat postur pertahanan Indonesia.

Dengan restrukturisasi ini, TNI semakin mempertegas kesiapannya menghadapi tantangan keamanan nasional dan global. Simak perkembangan terbarunya hanya di media resmi TNI dan portal berita terpercaya. (*)

Berita Terbaru

Penguatan Kepatuhan Internal, Ditjen Imigrasi Gandeng KPK, Ombudsman, dan BPKP

Penguatan Kepatuhan Internal, Ditjen Imigrasi Gandeng KPK, Ombudsman, dan BPKP

Kamis, 02 Jul 2026 22:56 WIB

Kamis, 02 Jul 2026 22:56 WIB

 SURABAYA — Direktorat Jenderal Imigrasi menghadirkan Kepala Satuan Tugas Program Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nensi Natalia, un…

Mencengangkan! BNN Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Kuncup Bunga Ganja di Gresik

Mencengangkan! BNN Bongkar Penyelundupan 3,37 Ton Kuncup Bunga Ganja di Gresik

Kamis, 02 Jul 2026 22:44 WIB

Kamis, 02 Jul 2026 22:44 WIB

GRESIK- Badan Narkotika Nasional (BNN) membongkar praktek penyelundupan narkoba kuncup bunga ganja jaringan internasional di sebuah gudang yang terletak di…

Sidang Sengketa Lahan Pogot: Buku C Desa Masih Atas Nama Ahli Waris Mukelar P. Tilam

Sidang Sengketa Lahan Pogot: Buku C Desa Masih Atas Nama Ahli Waris Mukelar P. Tilam

Kamis, 02 Jul 2026 08:43 WIB

Kamis, 02 Jul 2026 08:43 WIB

SURABAYA- Fakta mengejutkan terungkap dalam sidang gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) perkara perdata Nomor 1245/Pdt.G/2025/PN Sby di Pengadilan Negeri …

Polemik Puspa Agro, Guru Besar Unair Tantang Buka-bukaan Keuangan Anak Usaha PT JGU

Polemik Puspa Agro, Guru Besar Unair Tantang Buka-bukaan Keuangan Anak Usaha PT JGU

Kamis, 02 Jul 2026 08:31 WIB

Kamis, 02 Jul 2026 08:31 WIB

SURABAYA- Kondisi pasar induk Puspa Agro yang terletak di Jemundo, Sidoarjo, kini kian memprihatinkan. Bukannya berkembang menjadi pusat logistik pangan utama …

Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, KPK Periksa Lagi Saksi-saksi, Ada Tersangka Baru?

Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, KPK Periksa Lagi Saksi-saksi, Ada Tersangka Baru?

Kamis, 02 Jul 2026 08:22 WIB

Kamis, 02 Jul 2026 08:22 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Operasi I PT Brantas Abipraya periode 2015-2020. Syarif. Syarif…

KPK Buka Peluang Periksa Menteri Kehutanan terkait Kasus Pelepasan Kawasan Hutan

KPK Buka Peluang Periksa Menteri Kehutanan terkait Kasus Pelepasan Kawasan Hutan

Kamis, 02 Jul 2026 08:19 WIB

Kamis, 02 Jul 2026 08:19 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang memeriksa Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Raja Juli akan diperiksa terkait dugaan korupsi yang…