PROBOLINGGO — Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Probolinggo bersama Dewan Kesenian Probolinggo (Dekapro) menolak rencana Pemerintah Kota Probolinggo yang akan mengalihfungsikan Gedung Kesenian menjadi lapangan tenis.
Kedua pihak bersikukuh mempertahankan gedung tersebut sebagai ruang publik bagi komunitas seni dan masyarakat.
Dalam pertemuan yang digelar pada 25 Agustus 2025, GMNI menegaskan bahwa Gedung Kesenian memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas budaya.
Mereka siap turun ke jalan jika kebijakan tersebut tetap diterapkan.
Diki Wahyudi, salah satu kader GMNI, menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar tentang bangunan, melainkan juga menyangkut keberlanjutan budaya dan identitas warga Probolinggo.
"Kami mendorong pemerintah agar lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat," ujarnya.
Peni Priyono, Ketua Dekapro, menyatakan bahwa selama ini Gedung Kesenian terbuka bagi semua kalangan, khususnya seniman tradisional.
Latihan seni dilakukan secara gratis, sementara hasil dari pertunjukan resmi diserahkan kepada dinas terkait.
"Jika gedung ini dialihfungsikan, komunitas seni akan kehilangan ruang dan terpaksa beraktivitas di pinggir jalan," tegas Peni.
Pendapat serupa disampaikan M. Taufik, kader GMNI lainnya. Menurutnya, rencana alih fungsi itu melanggar prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengedepankan transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Ia menyoroti bahwa kebijakan tersebut mencerminkan pengabaian terhadap ruang budaya masyarakat.
Koalisi mahasiswa dan seniman ini bertekad melindungi ruang budaya dari kebijakan yang dinilai tidak adil. Mereka berkomitmen terus memperjuangkan agar seni dan budaya tetap memiliki tempat di Kota Probolinggo. Aksi massa disebut sebagai opsi terakhir jika pemerintah tetap tidak mendengarkan suara mereka.
GMNI dan para seniman berharap semua pihak dapat bekerja sama menjaga keberlangsungan ruang budaya. (DRW)
Editor : Redaksi
