Enny Minarsih Serap Aspirasi Warga Mojo: Data KSH, Honor Kader, hingga Kawasan Tanpa Rokok

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Enny Minarsih, menggelar reses di Balai RW 12 Kelurahan Mojo
Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Enny Minarsih, menggelar reses di Balai RW 12 Kelurahan Mojo

i

SURABAYA - Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Enny Minarsih, menggelar reses di Balai RW 12 Kelurahan Mojo bersama pengurus PKK RT 1 hingga 17 pada Jum’at, 12 September 2025

Dalam forum tersebut, sejumlah aspirasi warga mengalir, terutama terkait kesejahteraan kader kesehatan dan penerapan kawasan tanpa rokok.

Koordinator Kader Survei Kesehatan (KSH) menyampaikan keluhan soal pendataan yang sering kali tidak sinkron antara data di tingkat RT dengan data di dinas. Kondisi ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan di lapangan.

Selain itu, beban kerja kader yang semakin bertambah juga memunculkan harapan agar honor mereka bisa ditingkatkan.

“Pendataan sudah kami lakukan lengkap, tapi ketika sampai ke dinas sering kali belum di-update. Dengan tugas yang semakin detail, kami berharap honor kader bisa ditambah,” ujar koordinator KSH.

Selain persoalan kader, pengurus PKK juga menyoroti pembahasan Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Mereka meminta Pemerintah Kota Surabaya memberi perhatian lebih terhadap penerapan aturan tersebut, tidak hanya di pusat perbelanjaan tetapi juga di ruang publik terbuka.

“Seharusnya taman, ruang terbuka hijau, hingga jalan umum menjadi area yang bebas dari asap rokok agar masyarakat bisa menikmati ruang publik dengan nyaman dan sehat,” ungkap salah satu pengurus PKK.

Menanggapi hal tersebut, Enny Minarsih menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penerapan Perda KTR agar lebih konsisten dan menyeluruh.

“Kawasan Tanpa Rokok harus benar-benar ditegakkan, tidak hanya sebatas papan peringatan. Saya sepakat dengan ibu-ibu PKK, bahwa ruang publik seperti taman dan jalan umum seharusnya steril dari asap rokok. DPRD akan mendorong Pemkot agar lebih serius dalam pengawasan dan penegakan aturan ini, demi kesehatan masyarakat,” tegas Enny.

Legislator PKS itu juga menambahkan bahwa seluruh masukan dari warga Mojo akan ditampung untuk diperjuangkan melalui mekanisme DPRD, baik terkait data kesehatan, honor kader, maupun penerapan KTR.

Aspirasi-aspirasi warga Mojo ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius Pemkot Surabaya, agar pelayanan kesehatan berbasis masyarakat semakin kuat dan kualitas ruang publik benar-benar mendukung terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman bagi seluruh warga. (dims)

Berita Terbaru

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Normalisasi Ruang Sungai Kalianak Masuki Tahap III, Pemkot Surabaya Tandai 182 Bangunan

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 20:47 WIB

SURABAYA- Pemkot Surabaya terus melanjutkan program normalisasi Ruang Sungai Kalianak yang kini memasuki tahap ketiga, Senin (20/7/2026). Program ini merupakan…

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Pikap PT Latitude Industries Bolak-balik Lansir Pertalite untuk Speedboat Reni Fadhila 08 di SPBU Kodim Seraya Ataa

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:12 WIB

BATAM— Mobil pikap bernomor polisi BP 8640 DM yang melansir belasan jeriken BBM jenis Pertalite di SPBU 13.294.704 Kodim, Batam, tercatat atas nama PT Latitude …

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

RUU PFII Resmi Disahkan, DPR RI Targetkan Indonesia Jadi Pusat Keuangan Berdaya Saing Global

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 19:07 WIB

JAKARTA- DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) menjadi undang-undang dalam agenda Rapat…

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

KPK Masih Dalami Pengembangan Kasus Suap Pelepasan Hutan Menhut Raja Juli

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:06 WIB

JAKARTA– KPK mengisyaratkan peluang mengembangkan penyidikan dugaan suap pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan (…

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Dari 'Murid Hebat' Menuju Sekolah Ramah Anak: Praktik Inklusif SMP Negeri 3 Probolinggo

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 14:00 WIB

Oleh: Lujeng Lutvia, S.Pd, Gr  Di tengah berbagai tantangan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia, SMP Negeri 3 Probolinggo menunjukkan bahwa …

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Pemkot Surabaya Tegaskan Penarikan Sumbangan HUT Ke-81 RI Tetap Diperbolehkan Asal Sukarela

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

Selasa, 21 Jul 2026 12:12 WIB

SURABAYA- Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia (RI), Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menegaskan bahwa penarikan iuran atau …