SURABAYA, Bacasaja.id - Anggota DPRD Surabaya Imam Syafi’i dibuat geram setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) di eks Lokalisasi Moroseneng, Minggu malam (5/10/2025). Politisi Partai NasDem itu mendapati praktik prostitusi masih berlangsung secara terang-terangan di kawasan yang seharusnya sudah ditutup oleh Pemkot Surabaya.
Bahkan, saat menelusuri kawasan Sememi Jaya I dan Sememi Jaya II, Imam mengaku ditawari langsung layanan esek-esek senilai Rp200 ribu untuk dua kali kencan.
“Ini bukti bahwa penutupan Moroseneng hanya sebatas di atas kertas. Aparat Pemkot Surabaya tutup mata terhadap praktik prostitusi yang masih beroperasi terang-terangan. Saya curiga ada permainan antara pemilik wisma dengan aparat wilayah setempat,” tegas Imam seusai sidak.
Fasilitas Publik Mati Suri
Imam menyayangkan kawasan Moroseneng yang kini justru menjadi ironi. Di sekitar lokasi yang marak dengan transaksi prostitusi, berdiri sejumlah fasilitas publik seperti taman baca masyarakat, kantor bersama MUI, dan rumah padat karya. Namun, semua fasilitas tersebut kini mati suri dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
“Pamornya kalah dengan rumah bordil di sekitarnya. Ini bukti nyata bahwa Pemkot gagal total dalam revitalisasi kawasan eks lokalisasi,” ujarnya dengan nada keras.
Ia menyarankan agar Pemkot menjual kembali aset-aset eks rumah bordil yang kini tak terurus dan berubah bak “rumah hantu”. Menurutnya, keberadaan bangunan tak produktif tersebut justru merusak tata ruang sekaligus moral masyarakat sekitar.
Desak Pemkot Bertindak Tegas
Menanggapi temuan tersebut, Imam mendesak Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi agar segera mengambil langkah tegas. Ia menuntut penutupan total seluruh aktivitas prostitusi di kawasan Moroseneng serta evaluasi terhadap para pejabat wilayah yang diduga lalai.
“Kasatpol PP, lurah, dan camat jangan berpura-pura tidak tahu. Mereka harus bertanggung jawab. Jika praktik ini terus berlanjut, Wali Kota harus mencopot mereka dari jabatannya,” serunya.
Sindiran untuk Wali Kota
Puncak kekecewaan Imam tertuju pada Wali Kota Eri Cahyadi. Ia menilai kembalinya aktivitas prostitusi di Moroseneng menjadi bukti kegagalan kepemimpinan dalam menangani masalah sosial yang mendasar.
“Ini kegagalan sistemik di tubuh Pemkot Surabaya. Wali Kota seharusnya fokus menyelesaikan persoalan rakyat seperti ini, bukan sekadar sibuk dengan program pencitraan yang tidak menyentuh akar masalah,” kritiknya.
Imam menegaskan, janji penutupan total lokalisasi seharusnya diikuti dengan pengawasan ketat dan solusi tuntas agar Moroseneng benar-benar bersih dari praktik prostitusi. “Saya akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas,” pungkas anggota Komisi D DPRD Surabaya tersebut. (dims)
Editor : Redaksi
