SURABAYA – Anggota DPRD Surabaya, Agus Mashuri, memberikan apresiasi terhadap langkah Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan sistem pembayaran parkir melalui mekanisme polling. Menurutnya, kebijakan tersebut menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam menghadirkan kebijakan publik yang partisipatif dan berkeadilan.
Agus Mashuri menilai, kebijakan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat seharusnya lahir dari proses dialog dan partisipasi publik, bukan semata keputusan administratif. Hal ini penting mengingat karakter dan kondisi sosial warga Surabaya yang beragam.
“Transformasi digital memang penting, tetapi penerapannya harus mempertimbangkan kesiapan masyarakat. Tidak semua warga dapat langsung beralih ke sistem non-tunai. Karena itu, kebijakan polling ini menjadi jalan tengah yang bijaksana,” kata Agus Mashuri, Jumat (26/12/2025).
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut menegaskan, pelibatan masyarakat melalui polling memperkuat legitimasi kebijakan Pemerintah Kota Surabaya sekaligus menekan potensi penolakan di lapangan. Ia menilai, pendekatan ini sejalan dengan prinsip demokrasi dan semangat gotong royong dalam pelayanan publik.
Lebih lanjut, Agus Mashuri berharap hasil polling benar-benar dijadikan dasar dalam penentuan kebijakan parkir ke depan, sehingga keputusan yang diambil mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta meningkatkan kualitas layanan publik.
“Jika kebijakan disusun berdasarkan suara warga, maka implementasinya akan lebih efektif dan minim polemik,” ujarnya.
Agus Mashuri juga menegaskan komitmen DPRD Surabaya untuk terus mengawal kebijakan Pemerintah Kota agar tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Kami akan mendukung setiap kebijakan yang lahir dari aspirasi masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya,” pungkasnya.
Ia menambahkan, keseimbangan antara modernisasi layanan dan keadilan sosial harus menjadi prinsip utama agar pembangunan Kota Surabaya tetap inklusif dan berorientasi pada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. (dims)
Editor : Redaksi
