SURABAYA - Program pemberdayaan generasi muda yang digagas Pemerintah Kota Surabaya belum menunjukkan progres yang signifikan.
Hingga kini, serapan anggaran yang telah dialokasikan Pemkot Surabaya di APBD 2026 sebesar Rp47 miliar yang dikhususkan untuk Gen-Z di kota Pahlawan ini masih belum optimal. Meski, skema pendanaan telah dibuka sejak Januari.
Selain dipicu soal petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak-juknisnya) pola pikir (mindsite) gen-Z Tak hanya soal pola pikir, membuat arah penggunaan anggaran kerap melenceng dari tujuan awal dan tak berjalan optimal.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan, rendahnya realisasi bukan karena anggaran tidak tersedia, melainkan pola pikir pengajuan yang belum berubah dan belum sepenuhnya terarah.
“Masih mindset lama. Proposalnya untuk kegiatan, bukan untuk usaha. Padahal ini tidak boleh untuk panitia,” tegasnya sesuai mengikuti rapat paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya tahun 2025 di Gedung DPRD Surabaya, Senin (30/03).
Ia menjelaskan, mekanisme pengajuan memang sudah berjalan melalui sistem proposal yang diatur di level Sekretaris Daerah. Namun, dalam praktiknya, banyak pengajuan yang belum mencerminkan orientasi ekonomi produktif.
“Juklaknya sudah ada di Sekda. Tapi proposal yang masuk masih dipakai untuk kegiatan,” ujarnya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa di tingkat implementasi, pemahaman teknis belum sepenuhnya seragam. Akibatnya, anggaran yang seharusnya mendorong usaha justru berpotensi terserap untuk kegiatan non-produktif.
“Sudah ada yang mengajukan, tapi dipakai untuk honor panitia. Itu yang kita koreksi,” imbuhnya.
Program ini sejatinya dirancang untuk mendorong anak muda agar mampu membangun usaha mandiri dan menciptakan perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Namun hingga kini, Eri mengakui serapan anggaran belum berjalan optimal dan belum menunjukkan pergerakan signifikan.
“Belum. Belum ada yang berjalan maksimal, karena proposalnya masih mindset untuk panitia,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Surabaya menggandeng sektor hotel, restoran, dan kafe (horeka) sebagai mitra penyerapan hasil usaha Gen-Z. Skema ini diharapkan mampu memberikan kepastian pasar sekaligus mengarahkan penggunaan anggaran agar tepat sasaran.
Eri mencontohkan, bantuan dapat digunakan untuk membeli alat produksi seperti mesin cuci, yang kemudian dimanfaatkan sebagai usaha laundry dengan pelanggan dari hotel.
“Beli mesin cuci, nanti laundry-nya diambil hotel. Jadi ada pergerakan ekonomi, tidak menganggur,” jelasnya.
Program ini juga mendapat pendampingan dari DPRD dan perangkat wilayah hingga tingkat kelurahan. Namun, ia menegaskan bahwa kunci utama tetap pada keselarasan antara aturan teknis dan pola pikir pelaksana di lapangan.
“Kalau mindset-nya tidak berubah, anak-anak ini akan tetap bingung setelah lulus mau kerja apa,” tegasnya.
Seperti diketahui Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran khusus Rp47 miliar dalam APBD 2026 untuk pengembangan Gen Z, dengan dana sekitar Rp5 juta per bulan per RW (sekitar Rp35 juta per tahun) untuk kegiatan produktif dan wirausaha.
Program yang berjalan sejak Januari 2026 ini mensyaratkan proposal kegiatan yang bermanfaat dan berdampak jangka panjang, bukan seremonial. (*)
Editor : Redaksi
