Korupsi Proyek Gedung Pemkab Lamongan, KPK Periksa Lagi Saksi-saksi, Ada Tersangka Baru?

author Redaksi

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Gedung Pemkab Lamongan
Gedung Pemkab Lamongan

i

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Operasi I PT Brantas Abipraya periode 2015-2020. Syarif. Syarif diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan.

Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu 1 Juli 2026. "KPK menjadwalkan pemeriksaan dalam dugaan TPK terkait pembangunan gedung Pemkab Lamongan tahun anggaran 2017–2019," kata Budi dalam keterangannya, Rabu 1 Juli 2026.

KPK belum merinci materi pemeriksaan terhadap Syarif. Penyidik masih terus mengembangkan penyidikan perkara dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemkab Lamongan.

Diketahui, KPK telah mendalami dugaan praktik "pinjam bendera" dalam proyek pembangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017-2019. Perkara tersebut diduga menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp35,7 miliar akibat sejumlah penyimpangan pelaksanaan proyek.

Jubir KPK Budi Prasetyo menduga konsorsium PT Brantas Abipraya–Jaya Abadi KSO hanya digunakan memenuhi persyaratan administrasi tender. Sementara pekerjaan proyek senilai Rp151 miliar tersebut diduga dikerjakan oleh perusahaan milik salah satu tersangka.

"Patut diduga KSO Abipraya–Jaya Abadi hanya semacam pinjam bendera. Karena yang mengerjakan atau menjadi kontraktor pelaksana perusahaan tersangka ABD," kata Budi dalam keterangannya, Rabu 17 Juni 2026.

ABD adalah Ahmad Abdillah selaku Direktur PT Agung Pradana Putra. Ia telah ditetapkan sebagai tersangka bersama tiga pihak lainnya, yakni Mokh Sukiman (SKM) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Muhammad Yanuar Marzuki (MYM) selaku Komite Manajemen Proyek Pembangunan Gedung Kantor Pemkab Lamongan Tahun 2017-2019. Serta Herman Dwi Haryanto (HDH) selaku mantan General Manager Divisi Regional III PT Brantas Abipraya (Persero) periode 2015-2019.

Selain mendalami dugaan penyimpangan proses pengadaan, KPK juga menelusuri aliran dana yang diduga berasal dari korupsi tersebut. Penyidik memeriksa Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan IT PT Brantas Abipraya, Suradi, pada Jumat 12 Juni 2026.

"Penyidik meminta data dan klarifikasi dokumen keuangan terkait aliran uang PT Brantas dan KSO pelaksana proyek gedung Pemkab Lamongan. Masih yang terkait dengan para tersangka," ujar Budi.

Dalam konstruksi perkara, KPK menduga Mokh Sukiman menerima sejumlah uang dari pihak Abipraya–Jaya Abadi KSO. Penyidik juga menemukan indikasi bahwa proses pemilihan penyedia tidak dilakukan sesuai ketentuan.

KPK menduga pembentukan kerja sama operasi (KSO) antara PT Brantas Abipraya dan PT Jaya Abadi hanya bersifat formalitas. Yaitu, untuk memenuhi syarat pelelangan proyek pembangunan gedung Pemkab Lamongan.

Penyidik menemukan dugaan penyimpangan pada tahap pelaksanaan kontrak, pemeriksaan pekerjaan, pembayaran, hingga proses serah terima hasil pekerjaan. Akibatnya, volume dan kualitas pekerjaan diduga tidak sesuai dengan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.

KPK memastikan akan terus mendalami keterlibatan pihak lain serta aliran dana yang diduga terkait dengan perkara tersebut. Tujuannya, guna mengungkap seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam kasus korupsi proyek pembangunan Gedung Pemerintahan Kabupaten Lamongan. (rri)

Berita Terbaru

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Operasi Zebra Marano, Angka Kecelakaan Turun 75 Persen, Polda Sulbar Perkuat Edukasi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 11:15 WIB

POLDA SULBAR – Pelaksanaan hari ketiga Operasi Zebra Marano 2026 yang digelar Polda Sulawesi Barat menunjukkan perkembangan positif dalam upaya meningkatkan k…

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Sidang KKEP EHS Putuskan PTDH, Polri Tegaskan Komitmen Bersih ke Dalam

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:57 WIB

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap EHS yang digelar Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, Selasa (17/11/2026), berujung …

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Komisi III dan Pemerintah Sepakat Bawa RUU Perampasan Aset ke Paripurna

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:54 WIB

JAKARTA— Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana …

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kapolda Jatim Motivasi Pelajar: Kembali ke Almamater, Sekolah di Kampung Bisa Sukses

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 08:50 WIB

SURABAYA – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono kembali mengunjungi almamaternya di SMAN 1 Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Rabu, 18 Nopember 2…

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Legislator Gerindra Terima Aduan Dugaan Pungli Sekolah dan Gizi Buruk di Surabaya

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 06:53 WIB

SURABAYA - Dugaan praktik pungutan liar (pungli) di sekolah negeri tingkat SMA di Surabaya menjadi salah satu keluhan warga dalam kegiatan reses di wilayah…

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Dalami Kasus Dana Rohaniawan Rp 4,2 Miliar, Polda Sulbar Periksa Mantan Bupati Polman

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 20:49 WIB

MAMUJU– Komitmen Polda Sulawesi Barat dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terus ditunjukkan melalui proses penyidikan yang profesional, transparan, d…

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Di Tengah Penyidikan Kejati Jatim, Masbuhin Ungkap Dividen KBS Rp5 Miliar dan Bantah Aliran Dana Pribadi

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 16:04 WIB

SURABAYA – Perkara dugaan penyimpangan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) periode 2025–2026 memasuki babak pem…

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Warga Tolak Rumah Sakit Siloam di Apartemen Aryaduta, Pemkot Surabaya Tahan Izin Tambahan

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:54 WIB

Perluasan pembangunan dari 7.000 jadi 14.000 meter persegi dipersoalkan penghuni dan warga terdampak. Janji peningkatan keramaian CITO Mall juga dipertanyakan…

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Pastikan Pemilihan Wagub Berjalan Kondusif, Kapolda Sulbar Cek Langsung Kesiapan Pengamanan di Gedung DPRD

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 15:00 WIB

POLDA SULBAR– Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Barat, Irjen Pol Totok Suharyanto, bersama jajaran Pejabat Utama (PJU) Polda Sulbar turun langsung mengecek l…

Antisipasi Kemacetan Akibat Penebangan Pohon, Personel Polda Sulbar Sigap Atur Lalin

Antisipasi Kemacetan Akibat Penebangan Pohon, Personel Polda Sulbar Sigap Atur Lalin

Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB

Rabu, 18 Nov 2026 14:58 WIB

POLDA SULBAR– Personel Polda Sulbar yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Preventif Operasi Zebra Marano 2026 melakukan pengaturan arus lalu lintas di J…