JAKARTA – Presiden telah resmi melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. Mengawali masa jabatannya, Jenderal Suyudi langsung tancap gas dengan mengumumkan visi besar beserta tujuh program prioritas yang akan menjadi pedoman kerja Polri untuk periode 2026 hingga 2029.
Mengusung semangat "Tegas pada kejahatan, patuh pada hukum", ia menegaskan komitmennya untuk mengawal arahan Presiden melalui langkah-langkah yang terukur dan kolaboratif.
Sebagai gebrakan awal, Jenderal Suyudi menetapkan lima fokus utama penindakan kejahatan yang selama ini dinilai sangat meresahkan masyarakat. Kelima fokus tersebut meliputi pemberantasan narkoba, judi online, korupsi, penyelundupan, dan premanisme.
Dalam menangani berbagai kasus tersebut, institusi Polri di bawah komandonya akan menitikberatkan pada tiga pendekatan utama, yakni memutus rantai jaringan kejahatan, memberikan perlindungan maksimal kepada korban, serta mengoptimalkan upaya pemulihan aset atau asset recovery.
Untuk merealisasikan visi besar tersebut, Kapolri meluncurkan Tujuh Program Prioritas 2026-2029 yang berlandaskan pada prinsip bahwa transformasi sejati harus dimulai dari internal institusi.
Program pertama menyasar sektor kelembagaan, di mana struktur Polri akan ditransformasi agar lebih lincah, memiliki kewenangan yang jelas, serta mengadopsi proses kerja berbasis risiko. Fokus utama pada aspek ini adalah penyederhanaan birokrasi, peningkatan interoperabilitas, dan respons cepat terhadap dinamika lapangan.
Program kedua berfokus pada pembenahan sumber daya manusia (SDM) melalui sistem rekrutmen yang bersih, pengembangan karier yang meritokratis, serta pencetakan pemimpin berintegritas tinggi dengan tetap menjamin kesejahteraan anggota.
Selanjutnya, program ketiga menyentuh langsung aspek pelayanan publik. Polri berkomitmen menerapkan sistem layanan satu kanal dengan standar waktu penyelesaian yang jelas, sehingga seluruh lapisan masyarakat secara inklusif dapat merasakan perubahan nyata di titik layanan.
Pada aspek penegakan hukum yang menjadi program keempat, Polri memastikan pelayanan yang cepat, penyidikan yang cermat, dan keputusan yang adil. Seluruh proses penegakan hukum akan dijalankan secara proporsional, transparan, dan selalu berbasis pada pembuktian yang kuat.
Menyadari pentingnya kepercayaan publik, program kelima diarahkan pada penguatan sistem pengawasan. Langkah ini mencakup penyediaan kanal pengaduan yang mudah dilacak, pelaksanaan audit independen, serta tindak lanjut penanganan yang dikomunikasikan secara terbuka.
Untuk program keenam, Kapolri menekankan pengelolaan anggaran yang berbasis pada hasil nyata. Proses pengadaan akan dibuat lebih transparan dan dipastikan memiliki rekam jejak digital yang utuh.
Terakhir, program ketujuh mendorong transformasi digital institusi melalui penerapan Smart Policing, integrasi satu data, dan pengusutan kejahatan berbasis ilmiah atau Scientific Crime Investigation. Pemanfaatan teknologi canggih ini diwajibkan guna menyederhanakan pekerjaan operasional, memperkuat tingkat pembuktian, serta meningkatkan akuntabilitas institusi di mata publik.
Jenderal Suyudi menegaskan bahwa seluruh deretan program prioritas dan langkah penindakan tersebut akan dieksekusi dengan berpegang teguh pada tiga nilai dasar, yaitu integritas, soliditas, dan sinergitas.
Melalui nakhoda baru dan program-program strategis ini, Kepolisian Republik Indonesia diharapkan mampu tampil semakin profesional, akuntabel, dan pada akhirnya semakin dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia.
Editor : Redaksi
