Moratorium Diskotek Surabaya, Hiperhu Usul Kawasan Khusus Hiburan Malam

author bacasaja.id

share news
share news

URL berhasil dicopy

share news
Ketua Hiperhu Kota Surabaya George Handiwiyanto
Ketua Hiperhu Kota Surabaya George Handiwiyanto

i

SURABAYA – Kebijakan moratorium izin diskotek dan tempat hiburan malam baru di Surabaya mendapat sorotan dari Himpunan Pengusaha Rekreasi dan Hiburan Umum (Hiperhu) Kota Surabaya.

Hiperhu meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tidak menerapkan larangan secara menyeluruh. Sebagai alternatif, pemerintah didorong menyiapkan kawasan khusus rekreasi dan hiburan umum (RHU) yang jauh dari permukiman warga.

Ketua Hiperhu Kota Surabaya George Handiwiyanto mengatakan, pemusatan RHU di kawasan tertentu dapat menjadi solusi untuk mengurangi potensi gangguan sosial sekaligus mempermudah pengawasan pemerintah.

“Kalau mau ekstrem dan solutif, siapkan satu kawasan khusus, misalnya sekian ratus hektare yang jauh dari masyarakat, khusus untuk pusat RHU. Konsepnya seperti Las Vegas di Amerika,” ujar George, Selasa (6/10/2026).

Menurutnya, konsep tersebut bukan lokalisasi, melainkan penataan kawasan agar kegiatan hiburan malam berada di lokasi yang memang dirancang khusus dan tidak bersinggungan langsung dengan permukiman.

George menilai, moratorium bukan satu-satunya solusi untuk menata industri hiburan malam. Pemkot Surabaya, kata dia, lebih baik menerapkan perizinan secara selektif dengan memperketat persyaratan lokasi, desain bangunan, serta pengawasan.

“Lebih selektif dalam memberikan izin untuk meminimalisasi dampak, bukan melarang penambahan,” tegasnya.

Ia mengusulkan RHU baru diarahkan ke kawasan pertokoan atau pusat komersial dengan desain bangunan yang tidak terlalu mencolok sehingga keberadaannya tidak mengganggu lingkungan.

RHU Disebut Berkontribusi pada PAD

George juga mengingatkan kontribusi sektor RHU terhadap perekonomian Surabaya. Hingga Oktober 2026, sektor tersebut disebut telah menyumbang sekitar Rp12,77 miliar.

Menurutnya, dampak ekonomi RHU tidak hanya berupa penerimaan daerah. Keberadaan tempat hiburan juga menggerakkan usaha masyarakat di sekitarnya.

“Mulai dari usaha indekos, warung makan, penjual rokok, hingga layanan transportasi ojek. Semuanya ikut bergerak,” ujarnya.

Selain kontribusi ekonomi, Hiperhu menilai RHU merupakan sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja cukup besar.

George mengatakan, kondisi tersebut perlu dipertimbangkan pemerintah di tengah perkembangan otomatisasi yang mulai mengurangi kebutuhan tenaga manusia di sejumlah sektor manufaktur.

“RHU ini murni padat karya. Seharusnya pemerintah merawat sektor ini, bukan malah terus-terusan ditakut-takuti dengan ancaman penutupan,” katanya.

Minta Pengawasan Alkohol Diperkuat

Persoalan pengunjung yang mengemudi setelah mengonsumsi minuman beralkohol juga menjadi perhatian Hiperhu.

George mengatakan sejumlah RHU besar di Surabaya telah memiliki SOP untuk mencegah pengunjung yang tidak layak mengemudi membawa kendaraan sendiri.

Layanan sopir pengganti maupun pengantaran pulang, menurut dia, telah tersedia di sejumlah tempat hiburan.

Namun, George mendorong pengawasan diperkuat dengan penggunaan alat pendeteksi kadar alkohol.

“Kalau kadar alkoholnya tinggi, larang dia menyetir mobil sendiri. Itu baru solusi,” ujarnya.

Ia menilai penanganan persoalan RHU tidak seharusnya dilakukan secara hitam-putih, termasuk dengan langsung melakukan penyegelan ketika terjadi persoalan.

Hiperhu juga meminta Pemkot Surabaya membedakan pengawasan terhadap RHU berizin dengan penjualan minuman beralkohol secara bebas di toko.

“Kalau beli di toko bebas, orang bisa minum di mana saja. Ujung-ujungnya mabuk dan nabrak orang, lalu yang disalahkan seolah-olah diskotek,” katanya.

Hiperhu berharap Pemkot Surabaya membuka ruang dialog dengan organisasi pengusaha untuk mencari formula penataan RHU yang tetap menjaga kepentingan masyarakat, sekaligus mempertahankan investasi, PAD, dan lapangan pekerjaan.

“Kami ini bukan pemberontak. Kami harap Pemkot mau merangkul organisasi. Duduk bersama, berikan masukan yang baik. Mari kita cari formulasi yang baik demi PAD kota dan nasib ribuan tenaga kerja di dalamnya,” pungkas George.

Berita Terbaru

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumling Polri Bersama Masyarakat, Kapolda Sulbar Ajak Jamaah Saling Mengingatkan dalam Kebaikan

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:23 WIB

POLDA SULBAR- Kepolisian Daerah Sulawesi Barat terus mengakselerasi pendekatan humanis guna mempererat kedekatan dengan masyarakat. Melalui program rutin Jumat…

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Wakapolda Hadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wagub, Kapolda Sulbar Pastikan Kesiapan Seluruh Personel di Setiap Pos

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 17:17 WIB

POLDA SULBAR- Wakapolda Sulbar Brigjen Pol. Dr. Eko Suprihanto menghadiri Rapat Paripurna Pemilihan Wakil Gubernur yang digelar di Kantor DPRD Provinsi…

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Cegah Kekerasan Perempuan dan Anak, Pemkab Gresik Perluas Puspaga ke 18 Kecamatan

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 15:16 WIB

GRESIK - Pemkab Gresik memperluas layanan konsultasi dan pendampingan keluarga melalui pembentukan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) Satya Gatra di 18…

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jelang Nataru 2026, Faridz Afif Minta Pemkot Surabaya Jaga Stok dan Stabilitas Harga Bahan Pokok

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 13:44 WIB

SURABAYA – Menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok (bapok) di Kota Surabaya menjadi perhatian DPRD. P…

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Pastikan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas Tepat Sasaran, Tim Itwasda Gelar Wasops Operasi Zebra Marano

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:42 WIB

POLDA SULBAR – Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulbar melaksanakan kegiatan Pengawasan Operasi (Wasops) terhadap pelaksanaan Operasi Zebra Marano …

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Tanpa Sekat Protokoler, Kapolda Sulbar Blusukan Bersama Warga, Serap Aspirasi dan Dengarkan Persoalan Masyarakat

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 10:38 WIB

MAMUJU – Ada cara sederhana untuk memahami persoalan masyarakat, yakni hadir langsung, menyapa, mendengar, dan melihat dari dekat kehidupan warga. Semangat i…

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jelajahi Kendaraan Taktis, Anak-anak TK Al-Chaeriyah dan RA Perwanida Belajar Ceria di Mako Brimob Polda Sulbar

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:45 WIB

POLDA SULBAR - Suasana penuh tawa dan keceriaan menyelimuti Markas Komando Satuan Brimob Polda Subar, Kamis (19/11/26). Puluhan siswa dari TK Al-Chaeriyah dan …

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN, KPK Dalami Penerbitan HGB dan HGU

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 08:37 WIB

JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami kewenangan dan proses penerbitan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU). Ini dilakukan saat…

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Surabaya Raih Dua Penghargaan di Puncak Hari Ikan Nasional Jatim 2026

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

Jumat, 20 Nov 2026 06:55 WIB

SURABAYA - Kota Surabaya kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Jawa Timur. Dalam puncak peringatan Hari Ikan Nasional (Harkannas) Jawa Timur 2026…

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

DPR Sahkan RUU Perampasan Aset, Instrumen Baru Pemulihan Kerugian Negara dan Korban

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

Kamis, 19 Nov 2026 19:34 WIB

JAKARTA– DPR RI mengambil keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya d…